Banner Iklan

SEKRETARIS DISPENDIK ROSYTA DEWI DI DOR 2026 TURen: INTEGRITAS ASN, LARANGAN NON-ASN, DAN ANTI BULLYING JADI GARIS MERAH. SEKOLAH NEGERI DIUJI KEPERCAYAAN PUBLIK

76
×

SEKRETARIS DISPENDIK ROSYTA DEWI DI DOR 2026 TURen: INTEGRITAS ASN, LARANGAN NON-ASN, DAN ANTI BULLYING JADI GARIS MERAH. SEKOLAH NEGERI DIUJI KEPERCAYAAN PUBLIK

Sebarkan artikel ini

KABUPATEN MALANG Suara keadilannews.id– Program Dispendik On The Road (DOR) 2026 kembali menegaskan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk hadir langsung di satuan pendidikan. Gelaran di *SDN 3 Turen*, Selasa 9 Juni 2026, menjadi forum terbuka yang mempertemukan penilik, pengawas, kepala SD-SMP Negeri/Satu Atap, dan operator BOSP se-Kecamatan Turen dan Dampit.

 

Dua narasumber utama mengisi materi: *Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rosyta Dewi, S.H., M.AP.* dan *Perwakilan Inspektorat Kabupaten Malang*. Fokus pembahasan: penguatan integritas ASN, penertiban administrasi dana BOSP, dan perlindungan peserta didik.

 

*1. ROSYTA DEWI: TIGA GARIS MERAH UNTUK ASN PENDIDIKAN*

 

Sebagai pejabat yang lama berkiprah di Inspektorat, Rosyta Dewi menyampaikan materi dengan pendekatan pencegahan berbasis risiko. Tiga garis merah ditegaskan:

 

*Pertama, Disiplin ASN Sesuai PP 94/2021.* Rosyta menegaskan sanksi disiplin berlaku untuk seluruh ASN dan PPPK tanpa kecuali. “Ketidaktahuan terhadap peraturan bukan alasan pembenar. Pelanggaran kecil seperti ketidakdisiplinan waktu dan ucapan tidak pantas dapat berakibat fatal terhadap karir,” ujarnya.

 

Beliau juga mengingatkan tanggung jawab kepala sekolah sebagai atasan langsung. Pembiaran terhadap pelanggaran disiplin akan dikenai sanksi setara. Ini untuk memutus rantai pembiaran di satuan pendidikan.

 

*Kedua, Larangan Rekrutmen Tenaga Non-ASN.* Dispendik Kabupaten Malang kembali menegaskan larangan mutlak merekrut tenaga honorer baru. Kebijakan ini untuk menekan beban anggaran BOSP dan menutup celah praktik pungutan liar berkedok biaya rekrutmen. Sekolah diminta mengoptimalkan ASN/PPPK yang tersedia sesuai kebutuhan pembelajaran.

 

*Ketiga, Anti Perundungan dan Pelecehan Seksual.* Mengacu Perbup Malang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kode Etik ASN, Rosyta melarang segala bentuk bullying. “Perundungan tidak terbatas pada tindakan fisik. Ucapan merendahkan, perlakuan diskriminatif, dan konten media sosial yang memalukan peserta didik juga termasuk pelanggaran,” tegasnya.

 

*2. INSPEKTORAT: TATA KELOLA BOSP HARUS AKUNTABEL*

 

Perwakilan Inspektorat Kabupaten Malang memaparkan teknis pengelolaan Dana BOSP berdasarkan *Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026* dan *Perbup Malang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan*.

 

Inti arahan Inspektorat: akuntabilitas dimulai dari administrasi. Kepala sekolah wajib memastikan 4 hal: papan informasi BOSP dipublikasi dan diperbarui tiap triwulan, seluruh transaksi belanja sesuai SHS dan RKS, dokumen bukti kwitansi serta transfer tersimpan lengkap, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu.

 

Tertib administrasi menjadi tameng hukum bagi kepala sekolah yang mengelola dana dengan integritas.

 

*3. TANTANGAN BRANDING: SEKOLAH NEGERI HARUS BERBUKTI*

 

Rosyta Dewi menutup materi dengan tantangan strategis bagi kepala sekolah negeri di tengah persaingan. “Setiap sekolah wajib memiliki branding yang kuat. Namun branding tanpa implementasi nyata tidak memiliki nilai. Masyarakat saat ini menuntut bukti: peningkatan kedisiplinan, prestasi peserta didik, layanan yang ramah, dan bebas pungutan liar,” ujarnya.

 

Beliau juga mendorong implementasi nilai ASN BerAKHLAK melalui pemanfaatan aplikasi *LENTERA* untuk layanan kepegawaian dan presensi digital. Penggunaan media sosial diimbau untuk kepentingan edukasi dan literasi publik.

 

*4. DOR 2026 ADALAH INSTRUMEN UJI KEPERCAYAAN*

 

Suara keadilan, menilai DOR 2026 di Turen sebagai langkah efektif Dispendik untuk menyelesaikan persoalan di hulu. Namun efektivitas kebijakan akan diuji pada implementasi 6 bulan ke depan.

 

Tiga indikator yang akan dikawal BRATAPOS:

1. *Indikator Integritas*: Apakah masih terdapat praktik rekrutmen non-ASN atau pungutan terselubung?

2. *Indikator Administrasi*: Apakah publikasi papan informasi BOSP di SDN 3 Turen dan sekolah lain telah sesuai arahan Inspektorat?

3. *Indikator Layanan*: Apakah branding sekolah negeri mulai menunjukkan hasil nyata yang dirasakan wali murid?

 

Dispendik sudah membuka akses. Inspektorat sudah memberi rambu. Kini tanggung jawab ada di pundak kepala sekolah untuk menerjemahkan arahan menjadi kinerja nyata.

 

Kepercayaan publik tidak dimohon, tetapi diusahakan melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

 

(Heri )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *