BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 11 Juni 2026 | Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDPK) di Petak 26, Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo, kini menjadi episentrum polemik serius. Praktik penanaman tebu yang diduga menyalahi aturan Perhutanan Sosial terus berlanjut, bahkan melibatkan aktor-aktor di balik Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang kini disorot publik karena diduga kuat mengabaikan regulasi pemerintah.
PKS Berujung Kontroversi: Siapa yang Bermain?
Berdasarkan dokumen PKS Nomor: PKS/001/KTH-PHL/GKTH-JL/IV/2026 yang diteken pada 13 April 2026, terdapat keterlibatan sejumlah pihak dalam pengelolaan lahan tersebut. Sugianto, selaku perwakilan penggarap, dan Tama Dewi Rahmawati, selaku penyedia sarana produksi pertanian, menjadi aktor utama di balik kerja sama ini.
Ironisnya, meski PKS tersebut secara eksplisit mewajibkan pemenuhan ketentuan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.31/MENHUT-PS/PKPS/PSL.0/1/2025, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Tanaman tebu yang dilarang dalam skema tersebut justru dibiarkan tumbuh subur dengan dalih kesepakatan internal.
Ketua KTH Petak 26 Buka Suara: Mengaku Memberi Izin
Saat dikonfirmasi oleh tim redaksi, Padi, selaku Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Petak 26, secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya adalah pihak yang memberikan izin penanaman tebu tersebut. Dengan nada menantang, Padi menyatakan hanya bersedia membongkar tanaman tebu jika ada instruksi tertulis secara resmi dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK).
Pengakuan ini mempertegas dugaan adanya pembiaran terstruktur terhadap pelanggaran aturan di kawasan hutan negara.
Sikap Tegas CDK: Praktik Ilegal Harus Dihentikan
Menanggapi pengakuan tersebut, pihak Cabang Dinas Kehutanan (CDK) melalui Rizky Firmansyah memberikan respons keras. CDK secara tegas menyatakan bahwa praktik “tebuisasi” di lahan tersebut adalah tindakan ilegal dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
”Praktik ini jelas melanggar aturan. Kami saat ini sedang menyusun laporan resmi untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini,” tegas Rizky.
Publik kini menagih keberanian instansi terkait untuk tidak sekadar melayangkan teguran, melainkan mengambil langkah konkret berupa eksekusi penertiban. Apakah hukum akan ditegakkan di atas kepentingan segelintir oknum, ataukah kawasan hutan akan terus dikorbankan demi komoditas yang melanggar aturan?
Redaksi suarakeadilannews.id akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.
Penulis: koordinator seluruh jawa
Copyright © 2026 suarakeadilannews.id
