MALANG, SuaraKeadilanNews.id — Polemik dugaan pungutan liar (Pungli) yang menyeret nama SMPN 1 Bululawang, Kabupaten Malang, akhirnya mendapat jawaban tegas dan lugas dari pihak sekolah. Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online dengan judul _”Dibalik Hak Jawab Dan Narasi Pendidikan Bantuan Sukarela Jadi Pungutan Wajib”_ yang dinilai menyudutkan dan tidak berimbang, pihak sekolah dan Komite Sekolah memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada *Suara Keadilannews.id*, Kamis (1/10/2026).
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komite SMPN 1 Bululawang, *Sunarko Pramono*, didampingi Kepala SMPN 1 Bululawang, *Suntoro, S.Pd., M.Si., M.M.Pd.,* di ruang kerjanya. Dengan nada tenang namun tegas, keduanya membantah keras adanya praktik Pungli berkedok sumbangan sukarela di lingkungan sekolah yang selama ini dikenal berprestasi dan menjadi salah satu sekolah favorit di wilayah Bululawang tersebut.
“Kami tegaskan sekali lagi dengan sangat jelas, tidak ada pungutan wajib di SMPN 1 Bululawang. Semua yang kami lakukan adalah sumbangan sukarela murni hasil musyawarah mufakat bersama wali murid, dewan guru, dan komite sekolah. Jangan sampai di-framing seolah-olah kami melakukan pungli hingga jutaan rupiah. Itu sangat merugikan nama baik sekolah dan dunia pendidikan,” tegas Sunarko Pramono.
Untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat, Sunarko menjelaskan beberapa fakta hukum dan fakta di lapangan yang harus diketahui publik secara utuh:
*1. Sumbangan Sah dan Legal Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan Pergub Jatim Nomor 8 Tahun 2023*
Sunarko menjelaskan bahwa Komite Sekolah secara hukum diperbolehkan menggalang dana dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bukan pungutan. Hal tersebut diatur secara jelas dan eksplisit dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 10, serta diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023.
“Sumbangan itu sifatnya sukarela, tidak mengikat, tidak ada batas nominal yang memaksa, tidak ada batas waktu yang memaksa, dan tidak ada sanksi akademik apapun bagi siswa yang tidak memberikan sumbangan. Ini berbeda jauh dengan pungutan yang bersifat wajib dan mengikat. Dana tersebut pun tidak masuk ke rekening sekolah, melainkan dikelola penuh secara transparan dan akuntabel oleh Komite Sekolah dengan rekening atas nama Komite Sekolah, bukan rekening pribadi,” jelas Sunarko secara rinci.
Ia menambahkan, setiap penggalangan dana selalu diawali dengan rapat pleno resmi yang dihadiri oleh wali murid, perwakilan kelas, dewan guru, dan pengurus komite. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani bersama sebagai bentuk transparansi.
*2. Lebih dari 200 Wali Murid Diberi Keringanan dan Pembebasan SKTM Sebagai Bukti Nyata Tidak Ada Paksaan*
Sebagai bukti paling konkret bahwa tidak ada paksaan dalam sumbangan tersebut, Komite Sekolah SMPN 1 Bululawang telah memberikan kebijakan keringanan dan pembebasan penuh kepada lebih dari 200 wali murid dari kelas VII, VIII, hingga IX yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Kurang Mampu.
“Kalau ini pungutan wajib, mana mungkin kami bebaskan lebih dari 200 wali murid? Logika sederhananya di situ. Ini adalah bukti nyata bahwa kami mengedepankan asas kemanusiaan, asas keadilan sosial, dan asas gotong royong. Bagi wali murid yang tidak mampu, tidak wajib membayar sepeser pun, dan anaknya tetap kami layani dengan hak pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, tanpa dibeda-bedakan. Semua anak berhak mendapat pendidikan yang layak,” ujar Sunarko dengan penuh empati.
Data wali murid penerima SKTM tersebut, menurut Sunarko, tersimpan rapi di sekretariat komite dan siap ditunjukkan jika ada pihak yang ingin melakukan audit.
*3. Isu Seragam Jutaan Rupiah, Biaya Tambahan Ukuran Kain, dan Ancaman Kartu Ujian Adalah Tidak Benar dan Fitnah*
Menanggapi isu yang beredar bahwa wali murid harus membeli paket seragam hingga jutaan rupiah di koperasi sekolah, adanya protes ukuran kain yang diminta biaya tambahan, serta ancaman tidak boleh mengambil kartu ujian bagi siswa yang belum melunasi sumbangan, Kepala Sekolah SMPN 1 Bululawang, Suntoro, S.Pd.,M.Si., M.M.Pd., memberikan bantahan tegas dan lugas.
“Itu tidak benar dan cenderung fitnah. Kami tidak pernah mewajibkan pembelian seragam di koperasi sekolah. Kami memberikan kebebasan penuh kepada wali murid untuk membeli seragam di luar sesuai kemampuan dan keinginan masing-masing. Koperasi sekolah hanya menyediakan sebagai fasilitas alternatif, bukan kewajiban,” tegas Suntoro.
Lebih lanjut, terkait isu ancaman kartu ujian, Suntoro menegaskan bahwa tidak ada satu pun siswa di SMPN 1 Bululawang yang dilarang mengambil kartu ujian atau dilarang mengikuti ujian hanya karena masalah sumbangan komite.
“Tidak ada satu pun. Semua siswa kami perlakukan sama dan setara di depan hak pendidikan. Jika ada oknum yang mengatasnamakan sekolah melakukan ancaman terkait kartu ujian, silakan laporkan langsung kepada saya, akan saya tindak tegas. Kami sangat menjaga mental dan psikologis anak didik kami agar tidak terbebani masalah finansial,” tambahnya.
Suntoro juga meluruskan terkait surat pernyataan yang disebut mengikat dan pungutan berjenjang atau _multi-tiered levy_. Menurutnya, surat tersebut adalah bentuk kesepakatan bersama hasil musyawarah mufakat dalam rapat pleno Komite Sekolah bersama wali murid, bukan paksaan sepihak dari sekolah. Nominal yang tercantum adalah usulan yang disepakati bersama secara demokratis dalam forum rapat, bukan ditentukan sepihak oleh pihak sekolah.
*Harapan Agar Polemik Berakhir dan Pendidikan Tetap Kondusif*
Di akhir klarifikasinya, pihak SMPN 1 Bululawang berharap dengan adanya klarifikasi resmi dan terbuka ini, polemik sumbangan sukarela yang dipelintir menjadi pungutan wajib ini dapat segera berakhir dan tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan di kalangan wali murid dan masyarakat.
Pihak sekolah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi anggaran, akuntabilitas pengelolaan dana komite, melindungi hak belajar dan mental siswa tanpa adanya intimidasi finansial dalam bentuk apapun, serta terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang agar semakin berprestasi di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami tidak anti kritik. Kritik yang membangun sangat kami butuhkan untuk kemajuan sekolah. Tapi kami mohon kritik tersebut disampaikan secara berimbang, objektif, dan konfirmasi kepada kami secara utuh, agar tidak menimbulkan fitnah dan meresahkan masyarakat,” pungkas Suntoro.
*Pewarta: HR*
*Editor: Redaksi Suara Keadilannews.id*












