Banner Iklan
Berita

SMPN 2 Sumberpucung Disorot Pemerhati Pendidikan, Setelah Ramai Inspektorat Dikonfirmasi Langkah Apa yang Diambil*

82
×

SMPN 2 Sumberpucung Disorot Pemerhati Pendidikan, Setelah Ramai Inspektorat Dikonfirmasi Langkah Apa yang Diambil*

Sebarkan artikel ini

*

*MALANG – suarakeadilannews.id*

SMPN 2 Sumberpucung kini menjadi sorotan. Sekolah negeri di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang itu disorot pemerhati pendidikan menyusul adanya dugaan pungutan yang dinilai menyamarkan pungutan wajib berkedok sumbangan.

Persoalan ini mencuat  ketika dikonfirmasi oleh awak media* kepada pihak terkait. Dari konfirmasi tersebut, kasus ini kemudian menjadi perhatian publik dan ditindaklanjuti.

Saat dikonfirmasi, Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Arrie Hendrawan Mahardhieka, memberikan jawaban singkat.

_”Ini mas masih on progress kami,”_ ujar Arrie.

Jawaban tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan terkait SMPN 2 Sumberpucung telah masuk dalam proses pemeriksaan Inspektorat sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Namun hingga berita ini ditayangkan, Inspektorat belum menjelaskan secara rinci persoalan tersebut masuk sejak kapan, saat ini sudah sampai pada tahap apa, apakah sudah dilakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah dan Komite SMPN 2 Sumberpucung, serta kapan hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik.

*Setelah Ramai, Dikonfirmasi Lagi*

Karena pemberitaan sebelumnya ramai diperbincangkan publik, redaksi http://suarakeadilannews.id kembali melakukan konfirmasi kepada Inspektorat Kabupaten Malang terkait langkah konkret apa yang sudah diambil.

Suara keadilannews.id mempertanyakan:
1. Persoalan ini ditangani sejak kapan setelah konfirmasi awak media?
2. Saat ini sudah sampai tahap apa? Telaah awal, klarifikasi, atau sudah pemeriksaan?
3. Apakah sudah ada pemanggilan / klarifikasi ke Kepala Sekolah dan Komite?
4. Apakah sudah ada pemeriksaan dokumen terkait pungutan / sumbangan, proposal komite, dan surat pernyataan bermaterai?
5. Bagaimana nasib dana yang sudah dibayarkan jika terbukti pungutan?

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih menunggu jawaban resmi lanjutan dari Inspektorat.

*Sorotan Pemerhati Pendidikan*

Di tengah proses pemeriksaan yang masih berjalan, pemerhati pendidikan Danang Soenardono ikut menyoroti kasus SMPN 2 Sumberpucung. Menurut Danang, sekolah negeri pada dasarnya hanya diperbolehkan menerima sumbangan sukarela. Segala bentuk pungutan terselubung dengan dalih apa pun jelas dilarang.

_”Sekolah pemerintah atau negeri hanya mengenal istilah sumbangan sukarela. Pungutan itu dilarang untuk alasan apa pun dan untuk kepentingan apa pun. Aturannya sudah jelas, salah satunya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,”_ ujar Danang saat dikonfirmasi, Jumat (23/10/2026).

Danang mewanti-wanti agar kepala sekolah tidak bersembunyi di balik dalih ‘kesepakatan komite sekolah’ dan wali murid.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, penggalangan dana oleh komite sekolah wajib melalui proposal yang diketahui langsung oleh kepala sekolah.

_”Bila ada pungutan, maka kepsek bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan atau beralih itu urusan komite dengan wali murid,”_ tegasnya.

Ia menambahkan, kepala sekolah yang membiarkan atau terlibat dalam praktik tersebut berisiko menghadapi sanksi berat.

_”Kepsek bisa terkena pasal penyalahgunaan wewenang karena melanggar aturan dan melakukan pembiaran adanya pungli, serta dapat dikenakan sanksi administrasi,”_ lanjut Danang.

Tidak hanya menyoroti peran kepala sekolah, Danang juga mengimbau wali murid SMPN 2 Sumberpucung agar lebih jeli dan tidak sembarangan menandatangani surat pernyataan sumbangan bermaterai jika isinya menyamarkan pungutan wajib. Menurut Danang, dokumen semacam itu cacat hukum.

Sebab sumbangan yang sejati bersifat sukarela, tanpa paksaan, tanpa jumlah yang ditentukan, dan tanpa sanksi bagi yang tidak memberi. Jika ada unsur paksaan, jumlah yang dipatok, dan batas waktu pembayaran, maka itu bukan lagi sumbangan, melainkan pungutan.

Tak hanya persoalan pungli, Danang menyoroti banyaknya laporan terkait penahanan ijazah di sekolah swasta akibat masalah biaya. Ia mendesak pemerintah turun tangan memberikan solusi konkret bagi warga yang terkendala ekonomi.

_”Saya berharap pemerintah melakukan hal yang sama seperti pemutihan tanggungan UMKM atau pemutihan pajak. Saya minta ada pemutihan ijazah yang tertahan di sekolah karena tanggungan biaya. Yang mengadu ke saya terkait ijazah ditahan itu banyak sekali,”_ pungkasnya.

Bagi wali murid SMPN 2 Sumberpucung, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi. Ini menyangkut kepercayaan terhadap sekolah, transparansi pengelolaan dana, dan rasa keadilan. Mereka ingin tahu apakah dana yang sudah terlanjur dibayarkan akan dikembalikan jika terbukti pungutan tersebut melanggar aturan.

Hingga saat ini, Suara keadilannews.id masih menunggu keterangan resmi dari pihak SMPN 2 Sumberpucung terkait persoalan tersebut. Pimpinan Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak, baik Inspektorat, pihak sekolah, maupun Komite, demi pemberitaan yang berimbang dan terpercaya.

suarakeadilannews.id akan terus mengikuti perkembangan penanganan SMPN 2 Sumberpucung ini hingga ada kejelasan.

*(Tim Redaksi / suarakeadilannews.id)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *