MALANG, Suara keadilannews.id— Proses hukum kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan inisial A dan rekan-rekannya terhadap Sandi Irawan, 21, warga Dusun Aran-aran, Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang ditangani Kepolisian Sektor Polsek Wajak belum menunjukkan kejelasan ujungnya.
Pasalnya, meski laporan sudah masuk sejak 1 Februari 2026 dan korban telah menjalani visum et repertum serta tiga kali Berita Acara Pemeriksaan, progres penyidikan dari penyidik Polsek Wajak hingga kini belum terlihat. Publik menyoroti adanya kejanggalan dan perbedaan informasi dari pihak kepolisian terkait status laporan korban.
Kasus ini bermula saat Sandi melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dalam acara kesenian Bantengan di Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Sabtu 31 Januari 2026 pukul 23.00 WIB. Korban mengaku kooperatif menjalani proses hukum, namun ia merasa “digantung” tanpa kepastian informasi selama berbulan-bulan.
*Klaim “Nihil 10 Juni 18.34 WIB” Terbantah Empat Dokumen Resmi*
Kejanggalan mencuat ketika dalam konfirmasi awal via WhatsApp, Rabu 10 Juni 2026 pukul 18.34 WIB, pihak kepolisian menyebut status laporan “koyok nihil” atau seperti tidak ada.
Klaim itu langsung terbantah empat dokumen resmi yang dikantongi korban dari Polsek Wajak:
1. *Surat Penerimaan Laporan*, bukti laporan resmi masuk, 1 Februari 2026.
2. *Surat Perintah Penyelidikan*, dasar dimulainya penyelidikan, Februari 2026.
3. *SP2HP Edisi I Nomor B/13/II/2026/Polsek*, 4 Februari 2026, ditandatangani Kapolsek Wajak AKP Achmad Zaini. Laporan teregistrasi _LPM/07/II/2026/SPKT/Polsek Wajak/Polres Malang/Polda Jatim_ Pasal 170 KUHP. Kanit Reskrim Iptu Agung Wicaksono ditunjuk penyidik pembantu.
4. *SP2HP Edisi II Nomor B/14/VI/2026/Polsek*, bertanggal 1 Juni 2026.
Dokumen mencantumkan nomor perkara, kronologi kejadian, pasal yang disangkakan, hingga penunjukan Kanit Agung beserta nomor kontaknya. Keberadaan empat dokumen “hitam di atas putih” ini secara hukum mementahkan klaim “nihil” dari pejabat penyidik.
*SP2HP II Terbit 1 Juni, Diserahkan 12 Juni: 11 Hari Mengendap, 128 Hari Langgar Perkap*
Sorotan kritis mengarah pada mekanisme penyampaian SP2HP. Pasal 13 ayat 1 Perkap 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mewajibkan penyidik menyampaikan perkembangan kasus secara tertulis kepada pelapor setiap 30 hari sekali.
Fakta di lapangan berbeda. SP2HP Edisi II bertanggal 1 Juni 2026 baru diserahkan ke tangan korban pada Jumat 12 Juni 2026. Ada jeda 11 hari antara tanggal surat dan tanggal penyerahan.
Jika dihitung dari SP2HP I 4 Februari ke penyerahan SP2HP II 12 Juni, jeda komunikasi mencapai 128 hari. Telat 98 hari dari ketentuan 30 hari. Penyerahan “mendadak” itu bertepatan dengan mulai mencuatnya pemberitaan kasus ini ke ruang publik sejak 10 Juni 2026.
*Respons Kepolisian: “Silakan Datang ke Kantor”*
Meski diterpa isu lambatnya komunikasi, konfirmasi terbaru dari pihak kepolisian bersikeras menyatakan seluruh proses telah sesuai SOP.
Kanit Reskrim Polsek Wajak Iptu Agung Wicaksono, Jumat 12 Juni 2026 sore, menegaskan lewat pesan suara dan teks: _”Penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai prosedur. Untuk penjelasan yang lebih detail dan mendalam, nanti silakan datang ke kantor, biar saya jelaskan satu per satu sesuai aturan yang ada”_.
Upaya konfirmasi ke Kapolsek Wajak AKP Achmad Zaini juga dilakukan Kamis 12 Juni 2026 pukul 15.33 WIB. Beliau merespons pukul 15.53 WIB dan mempersilakan wartawan datang langsung ke kantor untuk konfirmasi ke Kanit Reskrim. Hingga berita ini ditayangkan Jumat 13 Juni 2026 pukul 02.00 WIB, belum ada keterangan substansi dari Kapolsek terkait kontradiksi “nihil vs dokumen” dan keterlambatan 128 hari.
*Alarm Pelayanan Publik*
Kasus Sandi Irawan menjadi alarm keras bagi pelayanan publik. Di satu sisi, masyarakat harus melek hukum dengan menyimpan dokumen resmi sebagai tameng. Di sisi lain, akuntabilitas dan kecepatan komunikasi aparat kepolisian dalam menyampaikan hak informasi korban kini dipertanyakan publik.
Ironisnya, di bawah SP2HP tercetak komitmen Polri: _”Kami Siap Melayani Anda Dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel dan Tanpa Imbalan”_. Publik menunggu komitmen itu diwujudkan, bukan hanya tertulis di atas kertas.
Suara keadilannews.id akan terus mengawal dan mengupdate perkembangannya.
Bersambung…
( HR /Ach)

