Suarakeadilannews.id
BATAM
PERSATUAN ORANG MELAYU
DEWAN PENGURUS DAERAH KOTA BATAM
Jalan Trans Barelang Km.20 telp +62813-7827-58431
SURAT TERBUKA :
Tanggal: 4 Maret 2024
Kepada Yang Terhormat:
1. Pak Presiden: Joko Widodo
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Pak Bahlil Lahadalia
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN):Agus
Harimurti Yudhoyono
4. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
5. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia: Retno L.P. Marsudi
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Interim: Abdullah Azwar Anas
7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Airlangga Hartarto
8. Ketua DPR RI: Puan Maharani
9. Ketua Ombudsman RI dan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
10. Ketua Komnas HAM
11. Ketua Komnas Perempuan
12. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 13. Walikota Batam/BP Batam : Muhammad Rudi
14. Ketua DPRD kota Batam: Nuryanto

Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan pembangunan Eco city project Dipulau Rempang Kepri,Riau sebagai Berikut:
A.Komnas HAM telah memberikan Delapan (8) rekomendasi tanggal 23 September 2023
Tentang penanganan untuk kasus Pulau Rempang,dan terkait penolakan warga Terhadap Rencana pembangunan proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di
PulauRempang,Kepulauan Riau. Rekomendasi-rekomendasi tersebut Berdasarkan Tinjauan
Langsung yang sebelumnya telah Dilakukan Komnas HAM diantaranya : a.Meminta Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Agar Meninjau kembali pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City Sebagai PSN atau Proyek Strategi Nasional
Berdasarkan Permenko RI No 7
Tahun 2023; b.meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) untuk Tidak menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL dilokasi Pulau
Rempang,mengingat lokasi belum jelas Dan bersih;
c. Meminta pemerintah atau negara Untuk tidak merenggut hak atas tempat Tinggal layak,baik dalam hal tindakan Maupun kebijakan yang diambil pada Tingkat lokal maupun Nasional.
B. Ombudsman Repubilik Indonesia telah memberikan rekomendasi Senin, 29/1/2024 kepada sejumlah pihak terkait Soal Maladministrasi Proyek Strategis Nasional(PSN) Rempang Eco- City Proyek Pulau Rempang,Batam, Kepulauan Riau. Pihak-piihak yang dimaksud
Adalah:Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),Pemerintah Kota Batam,dan Badan Pengusahaan Batam(BP
Batam). Rekomendasi Ombudsman sebagai berikut :
a. Kepada pihak Kepolisian,Ombudsman
Meminta untuk lebih mengedepankan Restorative justice dalam menghadapi Masyarakat Rempang;
b.Kepada Kementerian ATR/BPN ,agar Pemberian hak masyarakat Rempang
Dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan proses-proses Pengalih fungsian apapun pemberian Hak ataupun HPL, semua harus Dilakukan sesuai dengan regulasi
Peraturan perundangan-perundangan yang ada;
c.Kepada Pemerintah Kota Batam,Ombudsman menyoroti adanya eksistensi Kampung Tua sejak tahun 2004 .Proses legalisasi dari masyarakat yang tinggal di Kampung Tua Sebenarnya sudah lama Dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam,tetapi kemudian Muncul Persoalan baru seiring dengan
kebijakan PSN yang kemudian justru mengancam eksistensi masyarakat Rempang;
d.Untuk BP Batam agar mencari solusi Terbaik bagi masyarakat yang menolak Untuk direlokasi.Dalam hal, ditekankan untuk mengedepankan musyawarah.Dengan harapan tidak ada lagi upaya pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain,tetapi mengedepankan aspek Aspekkemanusian dan tidak adab pihak yang tidak terpuaskan.
E.Pemerintah Indonesia mempunyai Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2023 tentang
Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang berfungsi sebagai Pedoman bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis Sehingga, Kami dengan ini meminta pemerintah untuk :
1. Mencabut regulasi terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional melalui Perpres 78/2023.
2. Menolak upaya intimidasi melalui surat tertanggal 27 Februari 2024 yang ditujukan kepada
warga Tanjung Banun Rempang tersebut
Nomor ; 017/TIM-TPD/II/2024, Sifat ; Penting, Lampiran ; – , Hal ; Peringatan I (Pertama) yang isinya pada point 3 berbunyi ; “Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan rumah relokasi Proyek Rempang Eco City
dilokasi Tanjung Banun, kepada saudara/i disampaikan Surat Peringatan I (Pertama) dan
Perintah untuk segera membongkar/mengosongkan lokasi dimaksud terhitung mulai tanggal
27 Februari 2024 s/d 04 Februari 2024. Poin ke 4 isi suratnya berbunyi; “Apabila saudara/i tidak mengindahkan point 3 diatas, maka Tim Terpadu Kota Batam akan
melakukan pembongkaran/pengosongan dimaksud tanpa pemberitauan terlebih dahulu, serta
yang timbul akibat penertiban tersebut tidak menjadi tanggung jawab Tim”. 3. Menolak upaya-upaya apapun untuk dan memaksakan kebijakan dan pengabaian hak asasi
manusia (HAM) dan hak-hak masyarakat adat Rempang karena telah melanggar UUD 1945
Pasal 18 B ayat 2, Pasal 28 I (3); UU No 39 tahun 199 tentang HAM; UU No. 5 Tahun 1960 atau
UU Pokok Agraria (UUPA); UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights (Hak-hak sipil dan politik) UU No.11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kami telah mengalami serangkaian intimidasi berkepanjangan karena kekerasan yang
dilakukan Tim Terpadu BP Batam, preman dan petugas lainnya , anak-anak masih ketakutan
dengan kejadian 7 September 2023, ancaman terhadap perempuan; ancaman terhadap tanah
leluhur dan lingkungan hidup kami.Kami tidak mau ada proyek Strategis Nasional dan proyek
lainnya di tanah kami.Kami sudah bahagia di Rempang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Pengambil keputusan di Batam dan di Pusat . Kami yang menandatangan perwakilan POM kota Batam
Batam, 4 Maret 2024
1. Indra Durman
2. Frengki Sinaga
Narahubung :
Frengki :081372753551
Nukila : 08111808023












