MALANG, Suara keadilannews.id — Persoalan klasik dunia pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Malang. Kali ini, sorotan tertuju pada SMP Negeri 2 Sumberpucung. Di balik dalih sumbangan sukarela, terselip dugaan pemaksaan sistematis yang membuat para wali murid resah dan tertekan.
Bukan sekadar soal nominal, melainkan pola dan cara penyampaiannya yang dinilai tidak lagi mencerminkan prinsip kesukarelaan sebagaimana diatur dalam regulasi pendidikan.
Semua bermula dari selembar surat undangan resmi. Surat bernomor 400.3.5/370.2/35.07.301.12.29/2026 tertanggal 9 Oktober 2026, ditandatangani Ketua Komite Sekolah, Adi. Dalam surat tersebut, wali murid kelas 7 diundang hadir pada Sabtu, 10 Oktober 2026, pukul 09.30 hingga 11.30 WIB, bertempat di Aula dan ruang kelas SMPN 2 Sumberpucung.
Agenda yang tertulis tampak normatif: penyampaian informasi dan program sekolah oleh Komite serta pengambilan rapor Tengah Semester 1 Tahun Ajaran 2026/2027. Namun ada dua poin yang mengundang tanda tanya besar. Pertama, wali murid diimbau hadir tepat waktu dan tidak boleh diwakilkan. Kedua, setiap wali murid diminta membawa bolpoint dan materai Rp10.000 sebanyak satu lembar.
Kecurigaan itu terbukti di lapangan.
Dari Rapat Program Berubah Jadi Klarifikasi Pemberitaan
Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan para wali kelas tersebut ternyata tidak sepenuhnya membahas program sekolah. Berdasarkan penuturan beberapa wali murid yang hadir, sebagian besar waktu rapat justru dialokasikan untuk membahas pemberitaan media yang sebelumnya viral terkait dugaan pungutan sebesar Rp1,92 juta.
Di forum itulah, suasana berubah tegang.
Para wali murid mengaku mendapatkan pengarahan khusus agar tidak menyebarluaskan apa yang dibahas di dalam rapat. Bahkan, narasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut-sebut sebagai alat untuk membungkam.
“Dilarang menyebarluaskan, diancam dengan Undang-Undang ITE katanya,” ungkap salah seorang wali murid dengan nada cemas kepada tim media pada Sabtu siang.
Bagi orang tua yang hanya ingin pendidikan terbaik bagi anaknya, ancaman semacam itu tentu menimbulkan ketakutan tersendiri.
*Istilah Baru: Sukarela yang Ideal dan Terukur*
Kejanggalan tidak berhenti di situ. Dalam rapat tersebut, pihak sekolah dan komite diduga memperkenalkan istilah baru yang cukup membingungkan: “Sukarela yang Ideal dan Terukur”.
Secara konsep, kata sukarela berarti keikhlasan tanpa paksaan. Namun dalam praktiknya, ada patokan nominal yang disodorkan. Angka ideal yang dimaksud adalah Rp160.000 per bulan.
Memang, dalam proses penandatanganan surat pernyataan di atas materai Rp10.000, wali murid secara tertulis diberikan kebebasan untuk mengisi nominal sesuai kemampuan ekonomi masing-masing selama satu tahun. Namun kebebasan itu dinilai semu.
Di satu sisi mereka takut dianggap tidak mendukung program sekolah jika menulis terlalu kecil atau tidak menulis sama sekali. Di sisi lain, mereka juga terbebani jika harus memenuhi angka ideal tersebut.
“Gak ditulis keliru, ditulis juga keliru. Walaupun dibebaskan menulis berapa saja semampunya selama 1 tahun, tapi tetap saja dikondisikan gimana caranya idealnya Rp160 ribu,” keluh seorang sumber.
Ironisnya, para wali murid mengakui bahwa keberanian mereka untuk bersuara justru muncul setelah adanya pemberitaan media. Tanpa kontrol sosial dari pers, mereka khawatir angka Rp160 ribu itu akan berubah menjadi kewajiban kaku tanpa ruang negosiasi.
Transparansi Dipertanyakan: Kuitansi Gaib dan Pembayaran Transfer
Persoalan transparansi menjadi babak baru dalam kasus ini. Seorang wali murid berinisial AL memberikan kesaksian yang cukup mengejutkan. Saat anaknya masih duduk di kelas 7, setiap pembayaran masih disertai bukti catatan. Namun ketika naik ke kelas 8, bukti pembayaran itu tiba-tiba lenyap.
“Di kelas 8 kami semua wali murid tidak diberi bukti pembayarannya, tapi asli tetap disuruh membayar,” tuturnya.
Kesaksian AL ini diamini oleh warganet di media sosial. Akun Puryanto Yanto secara terbuka menulis, “ya bos suruh bayar 2 juta SMP NEGERI 2 (TGP),” dan menambahkan, “dulu malah di suruh bikin surat pernyataan bahwa dana 2 juta di berikan dengan suka rela untuk beli komputer”.
Akun lain dengan singkat menulis “GK di kasih” dan “kwitansinya tidak dikasih” saat menanggapi pertanyaan soal bukti pembayaran.
Metode pembayarannya pun menjadi sorotan. Akun PemeranPengganti menyentil, “kebanyakan mereka komite atau pihak sekolah menerima pembayaran lewat TF bosku,” yang mengindikasikan minimnya kuitansi fisik sebagai bukti sah.
Sementara itu, terkait keharusan menandatangani surat di atas materai, akun indah tridatu mempertanyakan, “sekarang mlh bikin tulisan hitam d atas putih d sertai materai.. benarkah sekiranya?”.
Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah Bungkam
Di tengah ramainya perbincangan publik, sikap Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan pihak SMPN 2 Sumberpucung justru menimbulkan pertanyaan besar.
Hingga berita ini ditayangkan pada Minggu, 11 Oktober 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus, maupun Kepala SMPN 2 Sumberpucung, Davit, belum memberikan tanggapan resmi. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp terlihat sudah centang dua, namun tidak berbalas.
Padahal, jika merujuk pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, aturannya sangat jelas. Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, tidak menentukan nominal maupun tenggat waktu. Jika ada pematokan nominal, bersifat wajib, dan mengikat, maka itu sudah masuk kategori pungutan, yang dilarang dilakukan di sekolah negeri.
Kini publik menunggu, apakah praktik yang dikeluhkan wali murid SMPN 2 Sumberpucung ini akan menjadi atensi serius bagi pengawas pendidikan, atau justru akan terus berulang dengan kemasan yang berbeda.
Suarakeadilannews.id membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak terkait.
Penulis: Skr/Tim
Editor: Redaksi Suarakeadilannews.id
