MALANG, suarakeadilannews.id – Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang tengah berada di bawah sorotan tajam. BUMD yang bertugas menyediakan air bersih itu dinilai gagal mengelola sejumlah proyek strategis.
Tiga proyek pengeboran sumur air di tiga wilayah berbeda bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp1 miliar.
Persoalan ini mencuat setelah adanya temuan di lapangan dan minimnya keterbukaan informasi dari pihak manajemen. Padahal, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Tirta Kanjuruhan wajib tunduk pada asas transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
Proyek Berulang Tanpa Evaluasi di Donowarih
Titik masalah pertama berada di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso. Berdasarkan data yang dihimpun, pengeboran di lokasi yang sama dilakukan berulang kali sejak tahun 2017, 2019, dan kembali pada 2024.
Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk 3 kali pengeboran itu mencapai sekitar *Rp2,17 miliar*. Nilai fantastis untuk satu titik pengeboran.
Muncul pertanyaan besar: apakah ada evaluasi teknis setelah kegagalan pada 2017 dan 2019? Apakah ada kajian geohidrologi baru sebelum proyek 2024 dijalankan?
“Kalau gagal 2 kali di titik yang sama lalu diulang lagi tanpa evaluasi, ini bukan lagi soal teknis. Ini soal perencanaan dan pengawasan,” ujar seorang sumber yang memahami tata kelola BUMD di Malang.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Perumda terkait hasil pengeboran terakhir di Donowarih.
Rp448 Juta untuk Sumur Mati di Pagak
Kasus kedua terjadi di Desa Pagak. Perumda Tirta Kanjuruhan mengerjakan proyek pengeboran dengan nilai kontrak *Rp448 juta*. Proyek telah dibayar lunas.
Namun faktanya, sumur yang dibangun tidak berfungsi. Tidak ada air yang mengalir ke jaringan pelanggan. Artinya, hampir setengah miliar uang negara dibayarkan untuk aset yang tidak memberikan manfaat.
“Ini jelas pemborosan. Rp448 juta itu bisa untuk membangun jaringan perpipaan sepanjang beberapa kilometer atau menambah ratusan sambungan rumah,” kata pengamat.
*Proyek Mangkrak di Wagir*
Masalah ketiga ada di Kecamatan Wagir. Proyek pengeboran di wilayah ini terhenti di kedalaman 10 meter akibat penolakan warga setempat.
Yang janggal, meskipun proyek tidak dilanjutkan, tetap ada proses pembayaran kepada rekanan. Rinciannya belum dibuka ke publik.
Jika ditotal, potensi pemborosan dari proyek di Pagak dan Wagir saja sudah menembus *Rp1 miliar lebih*.
*Direktur Utama Bungkam, Asas Transparansi Dilanggar*
Yang memperparah situasi adalah sikap manajemen. Saat dikonfirmasi oleh media melalui pesan WhatsApp, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, H. Syamsul Hadi, S.Sos, M.M, tidak memberikan jawaban. Pesan hanya berstatus “terbaca”.
Sikap bungkam ini dinilai mencederai prinsip dasar pengelolaan BUMD.
“Ingat, modal Tirta Kanjuruhan itu dari APBD. Pendapatannya dari tarif pelanggan. Jadi wajar jika publik menuntut penjelasan. Bungkam bukan pilihan,” tegas sumber tersebut.
Prinsip Good Corporate Governance menuntut BUMD terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan audit.
Tuntutan: Audit, Buka Dokumen, dan Perbaiki Tata Kelola
Menyikapi kondisi ini, sejumlah pihak mendesak Pemkab Malang sebagai pemilik modal untuk segera bertindak.
1. Audit Independen. Inspektorat Kabupaten Malang dan BPKP diminta masuk untuk memeriksa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan dan pembayaran.
2. Keterbukaan Dokumen. Publikasikan RAB, HPS, kontrak kerja, hingga berita acara serah terima.
3. Evaluasi Tata Kelola. Hentikan pola “asal bor”. Setiap proyek besar wajib melalui studi kelayakan, uji petik tanah, dan evaluasi pasca proyek.
“Air tidak bisa ditunda. Sementara kita ribut soal proyek gagal, di lapangan warga masih antre air bersih. Jangan sampai semangat melayani justru tenggelam dalam praktik yang tertutup,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumda Tirta Kanjuruhan belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini.
(Tim )

