Banner Iklan
Berita

Transparansi Dana Desa Jimbung Dipertanyakan, Kepala Desa Pilih Suruh Datang ke Kantor

216
×

Transparansi Dana Desa Jimbung Dipertanyakan, Kepala Desa Pilih Suruh Datang ke Kantor

Sebarkan artikel ini

Blora – Polemik transparansi penggunaan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Jimbung, Kecamatan Kedungtuban. Publik mempertanyakan mengapa hingga memasuki bulan Oktober 2025, laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap pertama yang telah dicairkan sejak Maret lalu, belum juga diunggah ke sistem informasi publik.

Berdasarkan data resmi dalam aplikasi JAGA, tercatat Dana Desa Jimbung tahun anggaran 2025 senilai Rp 918,3 juta. Dari jumlah tersebut, penyaluran tahap pertama sebesar Rp 452,05 juta sudah diterima oleh pemerintah desa pada 26 Maret 2025. Namun, hingga saat ini, kolom realisasi kegiatan tetap kosong tanpa keterangan. Ironisnya, informasi yang beredar menyebutkan tahap kedua juga sudah terserap.

Ketika hal ini dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa Jimbung, Padiyo, sang kades justru merespons dengan sikap yang dinilai kurang akomodatif. Ia memilih menelfon balik dan meminta pihak penanya untuk langsung datang ke kantor desa. Respons ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa keterbukaan yang seharusnya bisa dijawab dengan data resmi, justru dialihkan dengan ajakan bertatap muka tanpa kejelasan informasi tertulis.

Padahal, regulasi telah menegaskan kewajiban transparansi. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas mewajibkan pemerintah desa melakukan pencatatan, pelaporan, dan publikasi penggunaan dana secara akuntabel dan tepat waktu. Keterlambatan dalam penyajian informasi publik tidak hanya menabrak prinsip tata kelola, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kasus ini akan terus didalami. Tim redaksi akan mengkonfirmasi langsung kepada Camat Kedungtuban, Rajiman, selaku atasan langsung Kepala Desa Jimbung, guna memperoleh penjelasan resmi terkait dugaan kelalaian dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan kewajiban moral dan hukum. Dana Desa adalah hak publik, dan setiap rupiah yang masuk ke desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara terang benderang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *