Suarakeadilan
Kuasa hukum dari Istri Bupati Mimika “Marjan Tusang, S.H.M.H, sangat menyangkan pernyataan-pernyataan di Media usai melakukan Reposisi atau Reka ulang Dugaan Tindak Pidana Pengroyokan dan pengrusakan di Kawasan Timika Indah, Kota Timika, Papua Tengah, hari Rabu, 7/02/2024.
Marjan Tusang mengucapkan terimakasih kepada Kasat Reskrim Polres Mimika dan Jajarannya yang telah memenuhi permintaan untuk melakukan Reposisi atau Reka ulang atas Perkara Pidana yang dituduhkan pada kliennya. Berdasarkan hasil Reposisi yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Mimika dipimpin langsung Oleh Kasat Restrim, terlihat jelas bahwa Klien Kami Istri Bupati Mimika tidak Terlibat melakukan Penganiyaan terhadap diri Korban FM.
Menurut Marjan Tusang kuasa hukum dari Istri Bupati, Pengakuan dari Pelapor FM yang menyatakan Istri Bupati melakukan Penganiayan terhadap diri FM adalah tidak benar karena ketika FM turun dari mobilnya langsung di keroyok oleh masa dan klien kami YK melerai kejadian tersebut sampai ke rumahnya Bertha Beanal.
Sedangkan saat kejadian tersebut, Istri Bupati hanya diam dan berdiri di depan Pagar, sehingga saya selaku kuasa hukum sangat yakin Istri Bupati tidak terlibat dalam Perkara Dugaan Tidak Pidana yang dilaporkan oleh Pelapor.
Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor FM saat Reposisi adalah suatu rekayasa dengan menyebut dan menarik Istri Bupati sebagai pihak Terlapor adalah merupakan perbuatan Pidana karena telah menuduh klien kami melakukan perbuatan Pidana. Mulutmu harimaumu dan pasti ada konsekwensi hukum “tandasnya”
Selaku Kuasa Hukum Terlapor akan melakukan upaya hukum atas laporan Palsu dan/atau Keterangan Palsu dari Pelapor tersebut yang telah memfitnah klien kami, jelas bahwa ,perbuatan Para Pelapor, telah mencemarkan nama baik istri Bupati Mimika, dan klien kami akan melakukan tuntutan terhadap Para Pelapor tersebut “Ujar Marjan Tusang”.
Para pelapor seharusnya memberikan keterangan yang benar sehingga membuat terang suatu perkara, perlu kami sampaikan bahwa para pelapor sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang, maka barang siapa tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang harus mendapat Hukuman Disiplin sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan sanksinya bisa sampai ke proses Pemecatan, jika Kepala Daerah mau memproses Para Pelapor tersebut “Ujar Marjan Tusang”
Marjan Tusang, S.H.,M.H selaku Kuasa hukum dari Istri Bupati, berharap Penyidik Polres Mimika tidak mendengar dan /atau tidak menggunakan alat bukti sepihak dari Pelapor dalam menetapkan klien kami sebagai Tersangka, karena berdasarkan hasil Reposisi dan bukti-bukti yang kami ketahui, Klien Kami dalam hal ini Istri Bupati dan YK tidak terlibat melakukan Tindak Pidana sehingga Sat Reskrim Polres Mimika dapat menghentikan proses penyelidikannya. Apabila perkara ini dipaksakan dan menetapkan klien kami sebagai Tersangka maka akan berdampak hukum.


