*Tujuh Kepala Suku Nyatakan Dukungan kepada Frans Pigome sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia*
Timika, Papua, 23 Oktober 2025
Tujuh kepala suku besar (P2MA PTP) menyampaikan dukungan resmi kepada Frans Pigome untuk menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI). Dukungan ini disampaikan melalui pertemuan adat yang berlangsung di Timika sebagai bentuk aspirasi masyarakat adat Papua agar posisi pimpinan tertinggi perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu dipimpin oleh putra asli Papua.
Dalam pernyataannya, para kepala suku menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar dukungan personal, melainkan bagian dari aspirasi kolektif masyarakat adat Papua agar manajemen tertinggi PTFI mencerminkan semangat Otonomi Khusus Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001.
“Kami, tujuh kepala suku yang wilayahnya terdampak langsung oleh operasi PTFI, menilai bahwa sudah saatnya putra asli Papua memimpin perusahaan ini. Kami percaya Frans Pigome memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas untuk membawa Freeport menjadi perusahaan yang lebih berkeadilan bagi rakyat Papua,” ujar Ruben Kobogau dan Yonas Magai selaku Ketua dan Sekjen P2MA PTP)
Dukungan ini juga diiringi dengan harapan agar manajemen PTFI semakin memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP), peningkatan pendidikan vokasi, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Para kepala suku yang hadir dan menandatangani pernyataan
dukungan terhadap Frans Pigome merupakan bagian dari perjuangan panjang masyarakat adat agar OAP memperoleh peran nyata dalam struktur kepemimpinan perusahaan besar yang beroperasi di tanah mereka.
“Kami menegaskan pentingnya keberpihakan nyata terhadap OAP. Frans Pigome adalah simbol dari kesempatan itu,” ujar salah satu kepala suku lainnya.
Siaran pers ini ditutup dengan harapan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak PTFI mendengar aspirasi ini sebagai seruan moral dan politik kebangsaan, demi memperkuat kemitraan yang adil antara perusahaan dan rakyat Papua.
