Malang, Suara keadilanNews.id— Dugaan praktik “upeti emas” di BPJS Kesehatan Cabang Malang mendadak mencoreng wajah layanan kesehatan. Sebuah surat aduan anonim menyebut adanya “syarat tak tertulis” berupa setoran emas batangan: 10 gram untuk kerja sama baru, 5 gram untuk perpanjangan kontrak. Praktik ini diduga berlangsung diam‑diam, di luar kantor, seolah menjadi rahasia umum.
Aduan juga menyinggung permainan rujukan pasien hingga permintaan jatah klaim layanan. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi korupsi sistemik yang menyentuh hak dasar masyarakat.
DPRD Kabupaten Malang memilih langkah hati‑hati. Wakil Ketua Komisi IV, Zulham Mubarok, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti melalui hearing. Sikap ini dinilai bijak, namun publik khawatir hanya berujung formalitas tanpa hasil. “Kami tidak bisa gegabah, tapi juga tidak boleh menutup mata,” ujarnya singkat.
Aktivis LSM GERRINDO, Anang Suharto, menyebut isu ini “puncak gunung es” keresahan tenaga kesehatan. Ia mengingatkan soal rumor lama “arisan wajib” Rp400 ribu per bulan, serta kontradiksi praktik lapangan yang melibatkan tenaga medis dalam kegiatan massal meski dibatasi regulasi. “Ini bukan sekadar isu internal. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan integritas sistem kesehatan,” tegasnya.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum di Malang. Publik menunggu: apakah dugaan ini dibongkar hingga akar, atau kembali menguap seperti isu sebelumnya. Satu hal pasti—jika praktik “upeti emas” terbukti, runtuh bukan hanya kredibilitas lembaga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJS Kesehatan Cabang Malang belum memberikan klarifikasi resmi. Publik menanti jawaban tegas, bukan sekadar bantahan, agar kepercayaan terhadap layanan kesehatan tidak semakin terkikis.(HR)












