Malang, SuaraKeadilanNews.id – Didesak warga dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Desa Sumber Kradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Kepala Desa Sumber Kradenan Abul Khoiri akhirnya legowo mengundurkan diri dari jabatannya, Senin (29/12/2025) malam.
Pengunduran diri tersebut dinyatakan langsung melalui surat pernyataan yang ditandatangani Abul Khoiri dan dibacakan oleh Ketua BPD di hadapan ratusan warga serta aparat keamanan.
> “Yang bertandatangan di bawah ini, Abul Khoiri sebagai Kepala Desa Sumber Kradenan, hari ini Senin 29 Desember 2025, menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Sumber Kradenan,” demikian isi surat pernyataan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Abul Khoiri menyampaikan permintaan maaf atas kelemahan selama masa kepemimpinannya. Ia juga menegaskan kesediaannya untuk mengembalikan dana jika terbukti terdapat kesalahan, serta siap bertanggung jawab penuh apabila ditemukan pelanggaran lainnya.
Ratusan warga sebelumnya menuntut Abul Khoiri turun dari jabatan dengan alasan dugaan penyelewengan Surat Akta Jual Beli (AJB), penyalahgunaan uang hasil tanah kas desa, serta sejumlah masalah administrasi lainnya.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak ketika program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah dibayar mahal oleh warga tidak kunjung selesai. Sertifikat tanah pun hingga kini belum diajukan.
> “Warga sudah membayar mahal untuk PTSL, tapi sampai sekarang tidak selesai. Sertifikat pun belum diajukan. Ini yang membuat masyarakat sangat kecewa,” ungkap Ketua BPD Sumber Kradenan, Swaji.
Menurut Swaji, keputusan mundur yang diambil Abul Khoiri bertujuan menjaga kondusivitas desa. “Kepala desa memilih turun dari jabatannya karena khawatir situasi semakin tidak kondusif,” tambahnya.
Salah seorang warga Dusun Jebuk yang enggan disebutkan namanya menuturkan, kepercayaan masyarakat terhadap Abul Khoiri sudah hilang. “Pengurusan PTSL tidak beres, padahal uang sudah masuk. Tidak ada yang cocok lagi,” ujarnya dengan nada geram.
Langkah Selanjutnya
Dengan pembacaan surat tersebut, pengunduran diri Abul Khoiri resmi berlaku malam itu. Selanjutnya, roda pemerintahan desa menunggu kebijakan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten terkait penunjukan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan.(HR)














