Banner Iklan

Warga Desa Mendit Gagalkan Upaya Pengamanan Oknum yang Diduga Anggota Reskoba Polresta Malang Kota

87
×

Warga Desa Mendit Gagalkan Upaya Pengamanan Oknum yang Diduga Anggota Reskoba Polresta Malang Kota

Sebarkan artikel ini

Malang, SuaraKeadilanNews.id — Warga Desa Mendit, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, menggagalkan upaya pengamanan yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Reskoba Polresta Malang Kota beserta tim/informan. Kejadian berlangsung pada Selasa siang, 16 Juni 2026, dan melibatkan dua warga setempat berinisial Wawan dan Rehan sebagai korban.

 

Berdasarkan keterangan warga dan kronologi yang dihimpun redaksi, aksi tersebut tidak disertai surat tugas maupun surat perintah resmi dari penyidik.

 

Kronologi: Dari Pencegatan hingga Intervensi Warga 

Menurut data yang diterima redaksi, kejadian berawal saat Wawan dan Rehan dicegat oleh sekelompok orang di lokasi. Saat ditanya tujuannya, pihak tersebut menjawab hanya “mengamankan” terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Namun, mereka tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Penangkapan atau surat tugas resmi saat diminta oleh korban.

 

Meskipun menyatakan “hanya mengamankan”, kedua korban kemudian diborgol menggunakan kabel tie atau tali plastik ketat pada bagian tangan. Tindakan tersebut dilakukan layaknya terhadap pelaku tindak pidana.

 

Selanjutnya, telepon genggam milik korban disita dan diperiksa secara paksa. Dari hasil pemeriksaan, hanya ditemukan riwayat percakapan lama atau “chat kemarin-kemarin”. Tidak ditemukan barang bukti fisik narkotika pada saat kejadian di lokasi.

 

Kondisi memanas ketika korban menolak dan kembali menanyakan dasar hukum serta kelengkapan surat. Menurut keterangan saksi, salah satu pelaku yang wajahnya telah terfoto dan terkonfirmasi identitasnya, kemudian melakukan pemukulan berulang kali kepada korban. Dalih yang digunakan merujuk Pasal 127 UU Narkotika, meskipun tanpa adanya bukti fisik yang ditemukan.

 

Melihat adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekerasan, warga sekitar yang berada di lokasi kemudian bertindak tegas. Warga membebaskan korban dari ikatan borgol dan tidak mengizinkan korban dibawa pergi. Kejadian pun berhenti di lokasi.

 

Analisis Hukum: 5 Poin Dugaan Pelanggaran

Dari sisi hukum, tindakan yang terjadi berpotensi melanggar sejumlah ketentuan. Berikut rangkuman analisisnya:

 

1. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Dasar Hukum: Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP

Penjelasan: Penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah

Dugaan Pelanggaran: Tidak adanya surat saat diminta dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak sah dan berpotensi masuk unsur perampasan kemerdekaan seseorang

 

2. Chat WA Tidak Cukup sebagai Bukti Permulaan

Dasar Hukum: Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti dan Putusan MK No. 114/PUU-XIV/2016

Penjelasan: Untuk melakukan penangkapan harus ada “Bukti Permulaan yang Cukup”

Dugaan Pelanggaran: Riwayat chat WhatsApp saja tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penangkapan dan pemborgolan. Untuk dugaan Pasal 127 UU Narkotika, bukti utama berupa barang bukti fisik atau hasil tes urin/darah positif. Karena tidak ditemukan keduanya di lokasi, dasar penuduhan menjadi lemah

 

3. Penggunaan Borgol Tanpa Alasan Jelas

Dasar Hukum: Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Alat Bantu

Penjelasan: Borgol digunakan apabila tersangka melakukan perlawanan, berbahaya, atau berpotensi melarikan diri

Dugaan Pelanggaran: Korban disebut hanya bertanya dan menolak. Penggunaan borgol dalam kondisi tersebut berpotensi menjadi bentuk intimidasi dan penyalahgunaan kewenangan

 

4. Pemeriksaan HP Tanpa Surat Penggeledahan

Dasar Hukum: Pasal 28G UUD 1945 tentang Hak Privasi dan UU ITE

Penjelasan: Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan komunikasi

Dugaan Pelanggaran: Mengambil dan membuka isi HP tanpa persetujuan atau tanpa surat perintah penggeledahan resmi berpotensi melanggar hak asasi manusia

 

5. Dugaan Penganiayaan

Dasar Hukum: Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Kode Etik Polri

Penjelasan: Kekerasan terhadap orang yang sudah tidak melawan merupakan tindak pidana umum

Dugaan Pelanggaran: Pemukulan terhadap korban yang sudah dalam keadaan terborgol dapat diproses secara pidana, selain sanksi etik profesi

 

Konfirmasi ke Kasat Narkoba: Belum Tahu Kronologi, Masih Sibuk Giat Gepam

SuaraKeadilanNews.id telah berupaya mengonfirmasi kejadian ini kepada Kasat Resnarkoba Polresta Malang Kota, Kompol Hendro Triwahyono, S.H., M.H. untuk mendapatkan keterangan resmi dan klarifikasi dari pihak Reskoba.

 

Ketika dikonfirmasi Senin malam, 16 Juni 2026, Kompol Hendro menjawab:

“Saya belum tahu kronologinya, masih sibuk giat gepam / giat pengamanan.”

 

Giat gepam / kegiatan pengamanan. Kompol Hendro juga meminta awak media untuk datang langsung ke kantor Polresta Malang Kota guna mendapatkan klarifikasi lengkap.

 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum menerima keterangan substansi terkait 4 poin konfirmasi yang diajukan. Redaksi menjadwalkan untuk memenuhi permintaan tersebut pada Selasa, 17 Juni 2026.

 

Warga dan Bukti Dinilai Kuat untuk Proses Hukum  

Tindakan warga Mendit yang membebaskan korban dinilai sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang lebih jauh. Sementara itu, bukti berupa foto pelaku, tangkapan layar chat WA konfirmasi identitas pemukul, keterangan saksi mata warga, serta kondisi korban, dinilai cukup untuk ditindaklanjuti.

 

Jika terbukti, kasus ini dapat dilaporkan ke Propam Polri, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, maupun Komnas HAM untuk proses hukum lebih lanjut.

 

Redaksi mengimbau semua pihak menahan diri dari spekulasi sebelum ada keterangan resmi dari kepolisian. Klarifikasi lengkap dari Kompol Hendro atau Humas Polresta Malang Kota akan dimuat utuh sebagai update berita berikutnya.

 

(HR/Acmad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *