Banner Iklan

WTP KE-12 BERUNTUN! PEMKAB MALANG KEMBALI PERTAHANKAN PREDIKAT AKUNTABEL DARI BPK RI

69
×

WTP KE-12 BERUNTUN! PEMKAB MALANG KEMBALI PERTAHANKAN PREDIKAT AKUNTABEL DARI BPK RI

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilannews.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali mengukir prestasi. Untuk *tahun ke-12 berturut-turut sejak 2013*, Pemkab Malang berhasil mempertahankan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

 

Opini WTP adalah predikat tertinggi audit keuangan negara. Artinya laporan keuangan Pemkab Malang dinilai akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

 

Disaksikan BPK Jatim, Diserahkan ke Bupati Sanusi

Penghargaan tersebut diterima langsung *Bupati Malang HM Sanusi* di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). Sanusi hadir bersama *Sekda Kabupaten Malang Budiar* dan jajaran pejabat Pemkab Malang.

 

Hadir juga *Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang, Inspektur Kabupaten Malang, serta jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)* saat BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

 

BPK Soroti Hibah & Belanja Modal

Dalam pemeriksaannya, BPK RI melakukan evaluasi menyeluruh. Fokusnya pada kepatuhan penggunaan *anggaran hibah* dan *belanja modal* pemerintah daerah.

 

Hasil audit menyatakan LKPD Pemkab Malang telah disusun sesuai standar dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Tak ada catatan material yang mengganggu kewajaran laporan keuangan.

 

Sanusi: Jangan Berpuas Diri, Anggaran Harus Dirasakan Rakyat

Meski 12 kali WTP beruntun, Sanusi mengingatkan jajarannya untuk tidak euforia.

“WTP ini bukan tujuan akhir. Yang paling penting bagaimana anggaran yang dikelola bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan maupun sektor pelayanan publik lainnya,” tegas Sanusi.

 

Ia meminta seluruh OPD tetap menjaga disiplin administrasi dan tata kelola anggaran. Satu kesalahan kecil, katanya, bisa merusak kepercayaan publik yang sudah dibangun 12 tahun.

 

“Seluruh jajaran harus tetap bekerja profesional, transparan dan bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat harus dijaga bersama,” ujarnya.

 

BPK Beri Rekomendasi Strategis 

Selain menyerahkan LHP, BPK RI juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi itu jadi bahan evaluasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan berdampak langsung ke pelayanan masyarakat.

 

Di tengah sorotan publik terhadap anggaran daerah dan tuntutan pelayanan yang makin tinggi, raihan WTP ke-12 ini menjadi modal penting Pemkab Malang menjaga kepercayaan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *