MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat kecamatan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD. Hal ini terlihat dalam kegiatan “Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik” dengan agenda Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tirtoyudo, Selasa (19/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Achmad Zulham Mubarrok. Turut hadir Muspika Kecamatan Tirtoyudo, para Sekretaris Desa (Sekdes), kader PKK, serta perangkat kecamatan.
Acara yang digelar di pendopo kecamatan ini mengusung tema “Implementasi Posyandu Enam SPM dan Kuatkan Koordinasi Lintas Sektoral”.
*Camat Nita: Kami Sangat Mendukung Posyandu Enam SPM*
Terpisah, Camat Tirtoyudo Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP menegaskan dukungan penuh Forkopimcam terhadap program Posyandu Enam SPM. Menurutnya, integrasi enam layanan dasar dalam satu wadah Posyandu merupakan terobosan pelayanan publik.
“Yang jelas kami bersama Forkopimcam Kec. Tirtoyudo sangat mendukung adanya program Posyandu 6 SPM ini. Dengan mengintegrasikan 6 bidang SPM ini, bisa memberikan layanan yang lebih komprehensif dan berdampak positif untuk masyarakat,” tegas Nita.
DPRD Komisi IV Kawal Implementasi SPM di Desa
Achmad Zulham Mubarrok menegaskan komitmen DPRD Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk mengawal implementasi Posyandu Enam SPM hingga ke tingkat desa. Program ini mengintegrasikan enam layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Posyandu Enam SPM ini jadi program prioritas Bupati. DPRD wajib memastikan pelaksanaannya jalan dan tepat sasaran. Kuncinya ada di koordinasi lintas sektor, mulai kecamatan, desa, sampai kader,” ujar Zulham di hadapan peserta rakor.
Singgung Stunting, Zulham: Posyandu Enam SPM Harus Jadi Garda Depan
Disinggung terkait stunting, Zulham memaparkan bahwa Posyandu Enam SPM harus menjadi garda depan pencegahan dan penanganan. Menurutnya, integrasi layanan kesehatan, pendidikan pengasuhan, hingga akses air bersih dan sanitasi dalam satu atap Posyandu akan mempercepat intervensi.
“Stunting ini bukan hanya urusan timbangan dan tinggi badan. Ini soal pola asuh, asupan gizi, sanitasi, sampai pendidikan ibu. Kalau enam SPM jalan bareng di Posyandu, kita bisa deteksi dini dan intervensi cepat. Kader jangan ragu rujuk ke Puskesmas kalau ada temuan,” tegas Zulham.
Ia menambahkan, DPRD Komisi IV akan mendorong penguatan kapasitas kader dan dukungan anggaran untuk operasional Posyandu. “Data stunting harus by name by address. Sekdes dan kader harus pegang datanya. Dari situ kita pastikan intervensi spesifik ke anak dan ibu hamil risiko tinggi,” lanjutnya.
Libatkan Sekdes dan Kader Sebagai Ujung Tombak
Muspika Kecamatan Tirtoyudo bersama para Sekdes dan kader PKK tampak antusias mengikuti pemaparan. Keterlibatan Sekdes dan kader PKK dinilai krusial karena menjadi ujung tombak pelaksanaan program di desa.
Forum ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus penyampaian aspirasi dari tingkat desa dan kelurahan. Dengan sinergi antara eksekutif, legislatif, Muspika, hingga kader, percepatan implementasi program prioritas daerah diharapkan lebih maksimal.
Reporter: Tim Liputan Heri | Suara KeadilanNews.id












