Suarakeadilannews
Raja Ampat Papua Barat Daya – Lahan pembangunan Kantor Distrik Waisai Kota dan Kantor DPRK Raja Ampat melalui keterangan Junaidi Bondahara, S.H. Pihaknya meminta semua pihak tanggung jawab untuk Menyelesaikan masalah. Minggu, 26 November 2023
Dikatakan,yang memiliki lahan itu adalah Marga Kome,dan Ajuan,lalu mengenai lahan tersebut tahun 2000 tanah garapan itu,dipinjam namun sampai saat ini tidak pernah direalisasikan”
Padahal sebelumnya keluarga Kome-Ajuan sudah menyurat kepada Pemda Raja Ampat,dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Melalui surat masuknya permohonan mereka,pemerintah daerah telah mengeluarkan disposisi.
Keterangan,Junaidi kepada awak media bahwa isi surat disposisi itu “Tolong ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku”
” Dalam pernyataan didalam isi disposisi menyangkut pembayaran lahan,bersyarat harapan bagi keluarga bahwa hak tanah garap tentu dibayarkan.Namun akhirnya tahun ke tahun, Bupati ganti Bupati belum ada penyelesaian menerima baya ganti rugi.Selain itu Junaidi dan keluarga mempertanyakan pihak yang menerima pembayaran lahan garapan tersebut.
Tegasnya,siapakah yang sebenarnya menerima uang itu,sehingga sampai saat ini tidak ada penyampaian yang jelas bagi pihak keluarga.
Akibat Pemalangan pada bulan bulan- bulan lalu,keluarga Kome-Ajuan telah melakukan mediasi dengan Pemda Raja Ampat dan Pemerintah Distrik untuk untuk penyelesaian masalah,namun hingga saat ini belum ada kabar, seakan akan pemerintah berikan Pemberian Harapan Palsu ( PHP).
Selain itu, kata Junaidi,untuk anggaran penyelesaian lahan tanah itu, itu sebesar 20 Miliar bersumber pada APBD-P 2019, dari anggaran ini,kami duga ada oknum pejabat pemda dan juga Institusi Penegak hukum Raja Ampat yang menggelapkan 20 M itu, sesuai bukti rekaman suara yang disampaikan oleh salah satu Tokoh Adat berinisial “AG”.
Dikatakan, 20 M,dari pejabat yang diduga ambil 8 miliar untuk bagi- bagi. Sisa 12 miliar itu untuk keluarga tetapi ini juga mereka pencuri disitu lagi.
kami merasa bahwa ini sudah sangat keterlaluan, sehingga memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk gugat ke pengadilan Negeri Sorong.Tutup.
Niko Um










