Suarakeadilannews.id
Berdasarkan PKPU No 08 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota huruf “h” tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon yang dimulai pada tgl 15 September sd 18 September 2024, maka pada hari Senin tgl 16 September 2024 sekira Pkl 15.30 Wit telah diserahkan tanggapan masyarakat berupa aduan tentang Pasal 71 ayat 2,4 dan 5 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan walikota oleh Pengadu kepada KPU Kabupaten Mimika dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 diserahkan aduan tentang perihal yang sama kepada kepada Bawaslu Kabupaten Mimika.
Bahwa diketahui Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob melakukan penggantian 18 orang pejabat di lingkungan Pemeritahan Kabupaten Mimika pada bulan Juli 2024 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diketahui Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob melakukan tindakan maladministrasi dengan tujuan menguntungkan dirinya sebagai Petahana pada Pilkada 2024.
Pelanggaran dan/atau penyalahgunaan kewenangan oleh Plt. Bupati Johannes Rettob dipertegas melalui Surat Mendagri tgl 22 Agustus 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika dibidang Kepegawaian dimana tidak ada ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait pergantian 18 orang Pejabat pada lingkungan Pemda Mimika.
Bahwa oleh karena keputusan plt. Bupati Mimika Johannes Rettob yang saat ini juga berstatus sebagai bakal calon bupati Mimika yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Mimika diduga terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang berkonsekuensi sanksi berupa:
a. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) yaitu: “dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selalu petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Berdasarkan ketentuan a quo, maka sudah sepatutnya apabila KPU Mimika dan Bawaslu Kabupaten Mimika menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan bakal calon petahana Johannes Rettob dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika sanksi tidak ditetapkan sebagai calon bupati Mimika.
b. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 190 UU Pilkada yaitu: “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Berdasarkan ketentuan a quo, maka sudah sepatutnya apabila Bawaslu Kabupaten Mimika menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan bakal calon petahana Johannes Rettob dan meneruskan dugaan pelanggaran pidana a quo kepada Gakkumdu.
Laporan pengaduan dimaksud juga telah diserahkan kepada KPU RI di Jakarta, Bawaslu RI di Jakarta dan KPU Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
Kami meminta ketegasan dari Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Mimika dan Bawaslu Mimika untuk bekerja secara Mandiri, Profesional, dan berintegritas.
Anggota KPU Mimika dan anggota Bawaslu Mimika harus Independen melihat fakta-fakta diatas sehingga ada keadilan dalam proses terselenggaranya Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat di Kabupaten Mimika.
Dalam menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Mimika, maka Anggota KPU Mimika dan Bawaslu Mimika diharapkan bekerja sesuai amanat Undang-undang dengan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.












