SURABAYA, SuaraKeadilanNews.id – Profesionalisme kinerja aparat penegak hukum di wilayah hukum Polrestabes Surabaya kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, oknum penyidik Unit Reskrim Polsek Bubutan berinisial Aipda MN diduga kuat melakukan tindakan yang mencederai rasa keadilan terhadap korban penipuan.
Alih-alih memberikan perlindungan hukum dan kepastian perkara, oknum penyidik tersebut justru disinyalir melakukan upaya “rayuan maut” dan intimidasi agar korban bersedia menempuh jalan damai dengan pihak terlapor.
Kinerja Lamban dan Dugaan Intimidasi
Dwi Syaiful, selaku korban, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam saat ditemui awak media pada Selasa (17/02/2026). Ia merasa laporannya yang masuk sejak November 2025 jalan di tempat dan penuh kejanggalan.
“Kasus saya ini sudah dilaporkan sejak November 2025. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali terkait status si M (pelaku). Padahal semua barang bukti dan saksi sudah kami serahkan lengkap,” tegas Dwi dengan nada kecewa.
Tak hanya soal lambannya proses hukum, Dwi juga membeberkan perilaku tidak patut oknum penyidik MN yang diduga menakut-nakuti keluarga korban. Modusnya adalah dengan membawa-bawa nama “Pengacara” yang digunakan oleh pelaku untuk mengintervensi mental korban yang awam hukum.
“Adik dan ayah saya dirayu untuk damai. Saya pribadi merasa terintimidasi karena penyidik terus menekankan kalau pelaku itu pakai jasa pengacara. Seolah-olah kami yang benar ini harus takut. Ada apa dengan penyidik? Kenapa justru terkesan berpihak?” imbuhnya.
Sengkarut SP2HP: Diduga Permainkan Korban
Kecurigaan adanya “permainan” di internal penyidik semakin menguat ketika ditemukan ketidaksinkronan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
Dwi menemukan kejanggalan administratif yang fatal:
SP2HP Lama: Menyatakan sudah melakukan interogasi terhadap pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
SP2HP Baru: Justru menyebutkan baru akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“Ini jelas saya merasa dipermainkan. Mana yang benar? Data administratif saja bisa berubah-ubah dan kontradiktif seperti ini,” pungkasnya.
Dampak Psikologis Keluarga
Akibat kasus yang berlarut-larut ini, korban tidak hanya menderita kerugian materiil, namun juga guncangan psikologis terhadap keluarganya. Anak korban dikabarkan sempat kabur dari rumah dan enggan bersekolah akibat tekanan masalah ini.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Kapolsek Bubutan maupun Kapolrestabes Surabaya untuk mengevaluasi kinerja oknum penyidik Aipda MN. Sesuai dengan semangat Presisi Polri, penyidik seharusnya menjadi pelayan keadilan, bukan justru menjadi “juru damai” yang merugikan korban demi kepentingan pihak tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polsek Bubutan terkait keluhan masyarakat tersebut. (*Ach/Tim)












