MALANG, SuaraKeadilanNews.id — Penanganan kasus dugaan penjemputan paksa dan dugaan pemerasan senilai belasan juta rupiah terhadap seorang warga Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, masih terus bergulir. Kasus yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Malang ini menjadi perhatian publik.
Hingga saat ini, awak media masih berupaya mengonfirmasi perkembangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Malang. Namun, pihak Propam Polres Malang belum memberikan keterangan resmi terkait rincian proses maupun hasil pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules, menegaskan bahwa institusi kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait perkembangan teknis pemeriksaan di tingkat wilayah, Kombes Pol Jules mengarahkan agar koordinasi dan konfirmasi langsung ditujukan kepada pihak Polres Malang.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri, menyatakan bahwa proses penanganan perkara di wilayahnya telah dijalankan sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Terima kasih. Penanganan sudah prosedural. Tapi Polres terus membuka apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam perjalanan penanganan perkara tersebut. Silakan laporkan ke Propam Polres,” ujar AKBP Rulian Syauri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (15/11/2026) malam.
Komitmen penegakan hukum yang akuntabel di tingkat daerah ini sejalan dengan arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam berbagai kesempatan, Kapolri mengingatkan seluruh jajaran bahwa kewenangan kepolisian mulai dari pemanggilan, penangkapan, hingga penahanan merupakan amanah yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia.
Kapolri juga menekankan agar setiap anggota menjaga kehormatan institusi dengan tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi, seperti melakukan pemerasan, menerima suap, maupun merekayasa perkara.
Sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati hukum berharap proses pemeriksaan internal terhadap oknum penyidik atas dugaan pemerasan kepada warga di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ini dapat berjalan transparan dan akuntabel hingga tuntas, guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. (Ach/Hr/Tim)
BERSAMBUNG…












