KOTA BATU, SuaraKeadilanNews.id – Kasus penggerebekan skandal moral yang melibatkan oknum penegak hukum dan pejabat publik di sebuah hotel di Kota Batu pada Sabtu (7/11/2026) dini hari lalu, terus menggelinding sebagai bola liar.
Di balik viralnya kisah asusila antara oknum anggota Polsek Gunung Anyar Polrestabes Surabaya berinisial IGA (47) dan oknum Kepala Desa Kedungkumpul, Lamongan, berinisial AE (38), tersimpan borok administratif yang jauh lebih berbahaya.
Alih-alih sekadar perkara moralitas pribadi, penelusuran mendalam yang dilakukan tim media menemukan adanya dugaan anomali administratif, manipulasi data, hingga kejanggalan kasat mata dalam pengelolaan barang bukti di tubuh Polres Batu. Peristiwa ini kini berubah menjadi ujian besar bagi integritas dan transparansi aparat penegak hukum.
Dua Nopol Berbeda dan Digonta-ganti, Asli atau Palsu?
Pusat skandal administratif ini bermula dari penyitaan satu unit mobil Toyota Innova Reborn yang diamankan dari lokasi penggerebekan. Berdasarkan surat keterangan dari kepolisian yang ditunjukkan oleh Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, mobil tersebut tercatat berwarna Dark Grey dengan bahan bakar solar.
Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik 180 derajat! Temuan fisik dan dokumentasi visual memperlihatkan bahwa mobil yang diamankan di Polres Batu berwujud warna Black Glossy dan menggunakan bahan bakar bensin.
Tak berhenti di situ, pengecekan melalui aplikasi resmi Samsat mendapati bahwa nomor polisi kendaraan tersebut sama sekali tidak terdaftar. Rekaman video bergeolokasi dan bertanda waktu (timestamp) milik awak media merekam aksi mencurigakan: mobil yang semula berpelat nomor L 1050 CXC sempat berganti menjadi L 1121 CXA, sebelum akhirnya dipasang kembali ke pelat semula saat mulai disorot media pada Minggu (9/11/2026) petang.
Fakta perpindahan pelat nomor ini memicu tanda tanya besar: Apakah identitas asli kendaraan tersebut sengaja disembunyikan? Sesuai Pasal 44 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib menjaga keutuhan serta keamanan barang sitaan, bukan justru mempertaruhkan kredibilitas institusi dengan teka-teki pelat nomor siluman.
Nota Servis Misterius dan Sikap Bungkam Penyidik
Upaya awak media untuk menguji keabsahan penanganan barang bukti menemui jalan buntu di tingkat birokrasi kepolisian. Penyidik PPA dan PPO Polres Batu terkesan menutup rapat informasi mengenai izin pinjam-pakai maupun pihak yang memerintahkan pergerakan kendaraan tersebut.
Di tengah pembatasan akses informasi ini, Iptu M. Huda Rohman sempat menunjukkan catatan atau nota servis kendaraan tertanggal 8 November 2026. Namun, lagi-lagi transparansi dicederai dengan alasan kerahasiaan penyelidikan membuat awak media dilarang mendokumentasikan berkas riwayat servis dan spesifikasi mobil secara utuh. Keberadaan nota servis ini kini menjadi “dokumen misterius” yang kian menguatkan kecurigaan publik.
Proses Hukum: Oknum Kades Mengaku, Oknum Perwira Asyik Beralibi
Di tengah carut-marut penanganan barang bukti, babak penegakan hukum pidana dan etik mulai menunjukkan titik terang meski berjalan lambat. Kapolrestabes Surabaya, Kombes. Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si., secara tegas menyatakan komitmen lembaganya.
“Betul, yang bersangkutan diproses pidana di Polres Batu, dan proses kode etik dilakukan oleh Sie Propam Polrestabes Surabaya,” tegasnya melalui pesan singkat.
Sementara itu, Kapolres Batu, AKBP Panji Gedhe Prabawa, S.H., S.I.K., M.A.P, membenarkan bahwa pihak terlapor wanita (AE) telah bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya di hadapan penyidik PPA dan PPO.
“Ya, dari keterangan pihak wanita mengakui, akan tetapi pihak laki-laki masih beralibi. Sehingga kita masih perlu mencari dan mengumpulkan alat bukti yang lain guna mendalami kasusnya,” beber Kapolres Panji saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026).
Meski oknum Kanit Reskrim IGA terus berkelit dengan berbagai alibi, penyidik meyakini keduanya telah menjalin komunikasi intensif dan berangkat bersama menuju lokasi kejadian di Kota Batu.
Ujian Transparansi Institusi Penegak Hukum
Pemisahan penanganan antara proses pidana di Polres Batu dan penegakan kode etik di Polrestabes Surabaya menuntut sinergi tanpa kompromi. Publik kini memelototi setiap gerak-gerik penyidik agar tidak ada “masuk angin” atau upaya melindungi korps baju cokelat.
Sesuai dengan kode etik jurnalistik dan prinsip cover both sides, media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Polres Batu serta pihak-pihak terkait lainnya demi merawat marwah, profesionalitas, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. (Ach)












