MOJOKERTO, SuaraKeadilanNews.id – Aroma miring menyengat di balik peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang jurnalis di Mojokerto yang dituding melakukan pemerasan terhadap pengacara. Tak pelak, kejadian ini memantik reaksi keras dari praktisi hukum di Jawa Timur yang menduga adanya skenario sistematis untuk membungkam kemerdekaan pers.
Advokat senior Jawa Timur, Bung Taufik, secara tegas mengecam tindakan tersebut. Ia menilai peristiwa ini sarat akan kejanggalan dan berpotensi menjadi sebuah “settingan” yang sengaja dirancang untuk mencederai marwah profesi wartawan.
“Jika benar ada skenario untuk menjebak jurnalis, ini bukan hanya persoalan individu semata. Ini adalah serangan terhadap marwah profesi wartawan dan ancaman nyata bagi kemerdekaan pers di tanah air,” tegas Bung Taufik saat memberikan keterangan pers, Senin (15/3/2026).
Mempertanyakan Konstruksi Hukum
Bung Taufik menyoroti konstruksi hukum yang digunakan dalam kasus ini. Menurutnya, sebuah kesepakatan terkait kompensasi materi dalam proses take down pemberitaan tidak bisa serta-merta ditarik ke ranah pidana pemerasan tanpa adanya unsur ancaman yang konkret.
“Unsur pengancamannya seperti apa? Ini harus diuji secara objektif. Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk mengkriminalisasi jurnalis yang kritis,” ujarnya dengan nada kritis.
Pola Lama yang Terulang?
Dalam analisanya, Bung Taufik mengingatkan publik pada pola-pola serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Ia mencontohkan kasus OTT terhadap dua mahasiswa yang melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim di masa lalu sebagai referensi betapa rentannya sebuah pertemuan dijebak menjadi delik pidana.
Ia menilai, sering kali terjadi kesepakatan pertemuan terlebih dahulu sebelum aparat melakukan penyergapan. Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menafsirkan delik pemerasan agar tidak menjadi bumerang bagi demokrasi.
Deklarasi Aliansi dan Aksi Massa
Sebagai langkah konkret melawan dugaan kriminalisasi ini, Bung Taufik mengumumkan akan segera mendeklarasikan Aliansi Masyarakat Jawa Timur Peduli Jurnalis. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk merapatkan barisan dalam solidaritas yang sama.
Rencananya, aliansi ini akan bergerak melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Timur. Mereka menuntut agar Kapolda Jatim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkara ini dan mempertimbangkan pembebasan wartawan yang ditahan.
“Tanpa jurnalis, masyarakat akan buta dan kehilangan akses terhadap informasi yang benar. Kita menolak keras segala bentuk kriminalisasi pers. Kami akan terus bersuara demi tegaknya keadilan dan kebebasan jurnalisme di Jawa Timur,” pungkasnya menutup wawancara. (*Ach/Hr/Tim)












