MOJOKERTO, SuaraKeadilanNews.id – Dunia jurnalistik di Bumi Majapahit mendadak diguncang prahara. Di tengah upaya insan pers membangun marwah profesi, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seorang wartawan ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum.
Namun, di balik riuh penangkapan tersebut, sebuah pertanyaan besar menyeruak ke permukaan: Apakah ini murni penegakan hukum terhadap tindak pidana, ataukah sebuah skenario untuk membungkam daya kritis pers?
Kasus yang menimpa oknum wartawan di Mojokerto ini terus memantik reaksi dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai, penanganan perkara ini tidak boleh hanya dipandang dari satu kacamata pidana semata. Ada aspek fundamental yang harus dikaji secara utuh, yakni kerangka UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mekanisme jurnalistik yang sah di Indonesia.
Antara Pemerasan dan Sengketa Pemberitaan
Penangkapan yang didasari dugaan pemerasan ini menyisakan lubang besar dalam nalar publik. Jika benar pangkal persoalannya adalah sebuah karya jurnalistik, mengapa mekanisme formal seperti Hak Jawab dan Hak Koreksi seolah terlompati? Di negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, pers diberikan ruang untuk mengklarifikasi setiap informasi melalui meja etik, bukan langsung diseret ke ruang interogasi.
“Langkah hukum tampak berjalan lebih cepat daripada proses klarifikasi. Padahal, jika akarnya adalah produk berita, maka Dewan Pers seharusnya menjadi pintu pertama untuk menguji kebenaran tersebut sebelum borgol bicara,” ujar salah satu praktisi hukum yang memantau kasus ini.
Aparat memang berdiri di atas dalil adanya unsur pemerasan. Sebuah tuduhan berat yang memerlukan pembuktian materiil yang sangat ketat. Apakah ada unsur paksaan dan ancaman yang nyata? Ataukah peristiwa ini sebenarnya berada di “wilayah abu-abu” sengketa pemberitaan yang lazimnya diselesaikan melalui mediasi pers?
Preseden Buruk Kriminalisasi Pers
Kasus Mojokerto kini menjadi simpul krusial yang mempertemukan dua kepentingan besar: Penegakan Hukum dan Kemerdekaan Pers. Di satu sisi, publik sepakat bahwa praktik menyimpang dan penyalahgunaan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi (premanisme pers) harus diberantas habis. Tidak ada ruang bagi oknum yang mengotori marwah jurnalistik.
Namun di sisi lain, jika setiap sengketa informasi langsung ditarik ke ranah pidana tanpa melewati mekanisme Dewan Pers, maka ini akan menjadi ancaman nyata bagi kemerdekaan pers secara kolektif. Hukum yang bergerak terlalu cepat tanpa melihat konteks profesi hanya akan meninggalkan luka bagi rasa keadilan dan kepercayaan publik.
Cermin Keadilan di Bumi Majapahit
Masyarakat kini menuntut transparansi total. Publik berhak mengetahui secara terang benderang: Apakah ini murni pelanggaran hukum positif, ataukah sebuah konstruksi hukum yang dipaksakan atas sengketa jurnalistik?
Mojokerto hari ini bukan sekadar tentang angka-angka dalam OTT. Ia telah menjadi cermin retak yang memantulkan pertanyaan mendasar bagi kita semua: Masihkah pers kita berdiri merdeka sebagai pilar keempat demokrasi, ataukah kini ia mulai berjalan tertatih di bawah bayang-bayang ketakutan kriminalisasi?
Hukum harus ditegakkan, namun keadilan tidak boleh dikorbankan demi sebuah ego sektoral. Kita tunggu langkah transparan dari aparat penegak hukum dan peran aktif Dewan Pers dalam mengawal kasus ini hingga tuntas. (Ach/Tim)












