Banner Iklan
Hukum

Aroma Busuk di Balik OTT Wartawan: Skandal Rehabilitasi Narkoba “Pesanan” Mulai Terendus Publik!

73
×

Aroma Busuk di Balik OTT Wartawan: Skandal Rehabilitasi Narkoba “Pesanan” Mulai Terendus Publik!

Sebarkan artikel ini

MOJOKERTO, SuaraKeadilanNews.id – Jagat penegakan hukum kembali diguncang isu miring. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa seorang wartawan bernama Amir kini bukan lagi sekadar perkara kriminal biasa. Aroma tak sedap mulai menyeruak ke permukaan, memicu dugaan adanya skenario besar untuk menutupi borok yang lebih dalam: Bisnis Rehabilitasi Narkoba.

 

Publik kini mulai kritis melihat pola penangkapan yang terkesan sistematis dan “berseri”. Ada indikasi kuat bahwa kasus OTT ini hanyalah entry point atau bahkan pengalihan isu dari praktik lancung dalam proses rehabilitasi narkoba yang selama ini tertutup rapat di balik tirai kekuasaan.

 

Rehabilitasi atau Transaksi?

Munculnya sejumlah sosok baru yang tiba-tiba pasang badan mendukung konstruksi perkara ini memicu pertanyaan besar. Apakah mereka murni penegak keadilan, atau hanya “bambu penyangga” yang sengaja dipasang demi menjaga narasi agar tidak runtuh?

 

Dugaan penyimpangan dalam proses rehabilitasi narkoba inilah yang seharusnya menjadi sorotan utama. Beberapa poin krusial kini menjadi tuntutan publik untuk diklarifikasi:

Modus Pelepasan: Apakah benar ada oknum yang ditangkap dalam kasus narkoba namun “dijinakkan” melalui pintu rehabilitasi dengan mahar tertentu?

Legalitas Biaya: Sejauh mana dasar hukum biaya rehabilitasi yang dibebankan kepada keluarga korban? Apakah itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau justru celah Pungutan Liar (Pungli)?

Kredibilitas Lembaga: Benarkah lembaga rehabilitasi yang terlibat memiliki payung hukum dan kerja sama resmi dengan otoritas yang berwenang?

 

Jeratan Pasal yang Dipaksakan?

Penetapan Amir sebagai tersangka dengan delik pemerasan (Pasal 482 ayat 1 KUHP Nasional 2023) dinilai banyak pihak terlalu dipaksakan. Muncul keraguan besar apakah unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut benar-benar terpenuhi atau sekadar alat untuk membungkam fungsi kontrol sosial yang dijalankan wartawan.

 

Menanggapi fenomena “hukum yang tebang pilih” ini, Advokat senior Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., angkat bicara dengan nada tinggi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terkecoh oleh bungkus luar kasus OTT ini.

 

“Jangan sampai publik dibutakan oleh narasi OTT. Substansi utama yang harus dibongkar adalah dugaan penyimpangan praktik rehabilitasi narkoba! Mengapa wartawan yang menjalankan fungsi kontrol justru dikriminalisasi, sementara substansi persoalan yang lebih besar belum dijelaskan secara transparan? Ini adalah ujian integritas bagi institusi,” tegas Rikha.

 

Pertaruhan Marwah Institusi

Kini, kredibilitas aparat penegak hukum sedang dipertaruhkan di meja judi kepercayaan publik. Jika dugaan “bisnis” di balik kedok rehabilitasi ini tidak diusut tuntas, maka hukum tak lebih dari sekadar alat untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

 

Masyarakat kini menanti, apakah hukum akan ditegakkan setegak-tegaknya, atau justru fakta-fakta kebenaran akan dikubur dalam-dalam di bawah bayang-bayang rekayasa perkara? Kita kawal bersama!. (Ach)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *