MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Apa jadinya jika hukum dijalankan tanpa prosedur, tanpa identitas jelas, dan tanpa akuntabilitas? Sebuah tragedi demokrasi dan hukum diduga kuat telah mencoreng wajah kepolisian di wilayah hukum Jawa Timur.
Senin malam, 23 Februari 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, sembilan lansia di wilayah Lawang seharusnya menjalani malam Ramadhan dengan tenang. Usai tadarus, mereka duduk santai di teras, sekadar memainkan kartu jepitan sembari menunggu waktu sahur. Situasi sederhana yang jauh dari bayangan bahwa mereka akan diperlakukan layaknya target operasi kriminal kelas kakap.
Tiba-tiba, kedamaian itu pecah. Beberapa pria berbadan tegap datang menyergap. Mengaku dari Kriminal Umum (Krimum) Polda Jawa Timur. Tanpa salam, tanpa surat tugas, dan tanpa penjelasan secuil pun, mereka bertindak represif.
Operasi Senyap atau Premanisme Berseragam?
Yang terjadi berikutnya lebih menyerupai skenario operasi senyap atau penculikan daripada penegakan hukum yang beradab. Para lansia yang sudah uzur ini dipaksa naik ke kendaraan tanpa tahu apa kesalahan mereka.
“Kami langsung dimasukkan ke mobil. Tidak ada penjelasan apa-apa,” ungkap GS (72), salah satu korban, dengan suara bergetar menyimpan trauma yang mendalam.
Dalam sistem hukum yang sehat, penangkapan bukan sekadar tindakan fisik—ia adalah proses yang diikat aturan ketat sesuai KUHAP. Surat tugas, identitas petugas yang jelas, serta dasar hukum penangkapan adalah syarat mutlak. Namun dalam kasus ini, semua instrumen hukum itu seolah lenyap ditelan bumi.
Siapa yang memberi perintah? Apa dasar penangkapan? Dalam perkara apa para lansia ini diseret? Hingga kini, pertanyaan itu membeku tanpa jawaban.
Misteri di Balik Gerbang Mapolda Jatim
Fakta yang lebih mengejutkan terungkap. Para korban diduga sempat dibawa masuk ke lingkungan Mapolda Jawa Timur. Hal ini mematahkan spekulasi bahwa pelaku hanyalah “orang tak dikenal” atau preman murni.
Jika benar mereka adalah aparat, maka ini adalah pelanggaran etik dan prosedur serius. Jika bukan, ini menjadi skandal yang jauh lebih besar: Bagaimana mungkin pihak luar bisa bebas keluar-masuk dan menggunakan fasilitas institusi negara untuk mengamankan warga sipil tanpa prosedur resmi?
Praktisi hukum Andreas Wiusan, SH., MH., menegaskan keganjilan ini kepada awak media.
“Kalau dibilang preman, tidak mungkin. Ini sampai dibawa ke Mapolda. Masa preman bisa bebas masuk ke sana? Ini jelas ada benang merah yang harus diusut tuntas,” tegas Andreas.
Polsek Lawang Bungkam, Ada Apa?
Sorotan kini mengarah tajam ke Polsek Lawang. Dugaan adanya penitipan kendaraan yang rusak dalam peristiwa tersebut menambah lapisan misteri. Penitipan barang bukti atau kendaraan di institusi kepolisian bukan perkara sepele—ada prosedur administratif dan tanggung jawab yang melekat.
Namun lagi-lagi, publik disuguhi tembok tebal bernama “diam”. Kapolsek dan Kanit Reskrim Lawang hingga berita ini diunggah masih memilih bungkam seribu bahasa.
“Tidak mungkin ada penitipan mobil tanpa diketahui petugas. Diamnya otoritas setempat justru menciptakan ruang kosong yang kini diisi oleh berbagai kecurigaan liar di masyarakat,” tambah Andreas.
Dugaan Pemerasan: Hukum yang Menyakitkan Rakyat Kecil
Di balik polemik prosedur, ada realitas pahit yang mencekik rakyat kecil. Keluarga korban kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Muncul intimidasi psikologis di mana bersuara dianggap provokatif, sementara diam berarti menyerah pada ketidakadilan.
Lebih mengkhawatirkan, muncul selentingan adanya dugaan permintaan biaya hingga Rp100 juta. Angka yang fantastis dan tidak masuk akal bagi keluarga sederhana yang hanya ingin mencari keadilan.
“Kami cari makan saja susah. Tapi diminta sampai Rp100 juta. Hukum terasa sangat mahal dan menyakitkan bagi kami yang kecil ini,” ujar salah satu anggota keluarga korban yang meminta namanya dirahasiakan demi keamanan.
Ujian Integritas Polda Jatim
Kasus sembilan lansia Lawang ini telah melampaui sekadar urusan “kartu jepitan”. Ini adalah ujian terbuka bagi integritas aparat penegak hukum di Jawa Timur, khususnya di bawah kepemimpinan Kapolda Jatim.
Apakah hukum masih berdiri tegak di atas aturan, ataukah ia telah bermutasi menjadi alat kekuasaan yang bisa digunakan tanpa kontrol? Tanpa penjelasan resmi yang transparan dan berbasis fakta, publik hanya akan melihat satu potret buram: Kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan.
Sampai berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait. Publik berhak bertanya: Siapa sebenarnya yang sedang dilindungi di balik bungkamnya otoritas hukum ini?. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…












