MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Praktik penegakan hukum di wilayah hukum Polres Batu kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, dugaan skandal “tangkap lepas” dan pemerasan mencuat menyusul penangkapan pasangan suami istri berinisial FRE, warga Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Ironisnya, operasi yang mestinya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba ini diduga kuat malah dijadikan ajang “transaksi” oleh oknum petugas.
Informasi yang dihimpun, FRE bersama istrinya diringkus petugas saat mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu dengan sistem ranjau di daerah Areng-areng, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Sabtu (4/4/2026) sore. Dari tangan pelaku, awalnya petugas mengamankan barang bukti seberat 5 gram.
Tak berhenti di situ, pengembangan dilakukan ke rumah kos mereka di kawasan Lowokdoro, Kota Malang. Di sana, petugas kembali menemukan 2 gram sabu beserta alat hisap. Namun, dibalik pengungkapan tersebut, keluarga korban mengungkap fakta yang menggetarkan nurani publik: adanya dugaan permintaan “uang tebusan” dengan nominal fantastis.
“Awalnya diminta Rp 100 juta, setelah negosiasi akhirnya disepakati Rp 50 juta. Uang itu diserahkan kepada oknum Reskoba berinisial HEN,” ungkap salah satu anggota keluarga FRE dengan nada kecewa kepada suarakeadilannews.id, Kamis (9/4/2026) sore.
Kejanggalan Prosedur dan Penyusutan Barang Bukti
Selain soal uang puluhan juta, keluarga juga membeberkan sejumlah kejanggalan selama FRE ditahan. Selama tiga hari dua malam mendekam di sel, pihak keluarga mengaku tidak pernah menerima surat resmi penangkapan maupun penahanan. Komunikasi pun diputus total lantaran telepon genggam disita petugas.
Kejanggalan paling mencolok terjadi pada administrasi barang bukti. Jika saat penangkapan total sabu yang diamankan mencapai 7 gram, saat berkas rehabilitasi ditandatangani di BNN Kota Batu, jumlah tersebut diduga menyusut drastis menjadi hanya seperempat gram. Hal ini memicu kecurigaan adanya rekayasa berkas agar para pelaku bisa masuk kategori rehabilitasi rawat jalan.
Demi membebaskan FRE dan istrinya, keluarga yang awam hukum terpaksa berhutang ke sana-kemari demi menutup angka Rp 50 juta yang diminta oknum tersebut. Bukannya mendapat keadilan, mereka kini justru terjerat beban hutang dan kehilangan kepercayaan pada institusi Polri.
Bantahan Kasatreskoba dan Bungkamnya KBO
Menanggapi tudingan miring tersebut, Kasat Reskoba Polres Batu, Iptu Boby Abadi Rustam, S.H., M.M., saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis malam, membantah keras adanya praktik pungutan liar. Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Masa penangkapan 3×24 jam sesuai aturan, surat penangkapan ada, keluarga diberitahu, dan tidak ada pembayaran untuk pembebasan. Semua sesuai prosedur penyidikan,” tegasnya. Terkait rehabilitasi, ia berdalih bahwa hal itu merupakan hasil asesmen tim BNN Kota Batu yang menyatakan pelaku wajib rawat jalan sesuai UU No. 35 Tahun 2009.
Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh KBO Reskoba Polres Batu, HEN. Oknum yang disebut-sebut menerima uang tebusan tersebut memilih bungkam seribu bahasa. Meski pesan konfirmasi yang dikirimkan jurnalis media ini telah terbaca (centang dua), HEN tidak memberikan klarifikasi sedikit pun hingga berita ini diturunkan.
Sikap bungkam sang KBO seolah menjadi “bola liar” yang memperparah spekulasi publik. Tanpa transparansi dan pembuktian yang jelas, kasus ini akan terus menyisakan tanya: apakah hukum benar-benar ditegakkan sebagai panglima, atau hanya menjadi komoditas tawar-menawar bagi oknum yang haus materi?
Publik kini menanti keberanian Kapolres Batu untuk mengusut tuntas dugaan “kongkalikong” ini demi menjaga marwah institusi Polri dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. (Hr/Ach)
BERSAMBUNG…












