MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi di Kecamatan Tumpang seperti menguap tanpa jejak hukum. Laporan resmi disertai paket bukti lengkap telah diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Tumpang. Namun hingga Jumat 5 Juni 2026, belum ada langkah penindakan maupun keterangan resmi.
Sikap bungkam ini menimbulkan tanda tanya besar. Publik menilai ada yang janggal dalam penanganan kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu.
Bukti Permulaan Cukup, Proses Jalan di Tempat
Data yang dihimpun menyebut tim media telah menyerahkan bukti berlapis. Ada dokumentasi foto aktivitas penimbunan, rekaman video di lokasi, titik koordinat gudang, hingga barang bukti fisik berupa jerigen berisi BBM subsidi.
Secara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, bukti tersebut telah memenuhi unsur “bukti permulaan cukup” Pasal 1 angka 14. Artinya, tahap penyelidikan Pasal 1 angka 2 seharusnya segera ditingkatkan ke penyidikan.
Faktanya, kasus ini stagnan. Tidak ada gelar perkara, tidak ada penetapan status, tidak ada pernyataan resmi.
Suara dari Internal Polri Sendiri
Ironisnya, kontras justru muncul dari internal kepolisian wilayah Malang. Seorang perwira polisi berpangkat perwira menengah menegaskan langkah konfirmasi yang dilakukan wartawan sudah sesuai prosedur dan koridor hukum.
“Wes bener itu mas, konfirmasi terkait temuan,” ucapnya saat dimintai tanggapan, Kamis (4/6/2026) malam.
Pernyataan lebih tajam datang dari penyidik senior salah satu Polsek. Ia mempertanyakan dasar hukum menahan kasus di tahap lidik jika bukti sudah nyata.
“Barang-bukti di jerigen sudah ada. Ditambah bukti video dan dokumentasi di lokasi, untuk apa beralasan melakukan penyelidikan lagi,” ujarnya via WhatsApp, Jumat (5/6/2026 sore.
Dua pernyataan ini menjadi cermin. Jika sesama anggota Polri menilai bukti sudah cukup dan konfirmasi media sudah benar, maka diamnya Polsek Tumpang adalah anomali.
UU Pers: Bukan Permintaan, Tapi Kewajiban
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat 3 menjamin kemerdekaan pers. Negara wajib melindungi dari segala bentuk tekanan dan penghalangan.
Pasal 6 huruf c menegaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Menanyakan perkembangan laporan pidana adalah pelaksanaan fungsi itu.
Pasal 18 ayat 1 UU Pers memberi sanksi tegas: penghalang kerja jurnalistik dipidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP juga mewajibkan pejabat publik membuka akses informasi, kecuali yang dikecualikan undang-undang.
Publik Tumpang Berhak Tahu
BBM subsidi adalah amanah negara untuk rakyat miskin. Setiap liter yang ditimbun berarti hak rakyat yang dirampas. Karena itu publik berhak bertanya:
Sudahkah laporan diregister di SPKT sesuai SOP Polri? Apa kendala konkret yang membuat kasus ini mandek? Ini murni kelalaian atau ada pembiaran?
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi Suara keadilan via telepon dan pesan singkat ke Kapolsek serta Kanit Reskrim Tumpang belum mendapat jawaban. SuaraKeadilanNews.id akan terus mengawal. Hukum harus ditegakkan. Keadilan tidak boleh tertunda. *(HR/Tim)












