Banner Iklan
TNI/Polri

Aroma Menyengat Dugaan Pemerasan dan Kriminalisasi di Polsek Kedungkandang, Kapolsek Angkat Bicara!

115
×

Aroma Menyengat Dugaan Pemerasan dan Kriminalisasi di Polsek Kedungkandang, Kapolsek Angkat Bicara!

Sebarkan artikel ini

KOTA MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Dunia penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Malang Kota kembali digoyang isu tak sedap. Dugaan praktik pemerasan bernilai puluhan juta rupiah mencuat, beriringan dengan tudingan kriminalisasi serta penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) di Unit Reskrim Polsek Kedungkandang.

 

Kasus ini dibongkar oleh Jainul, suami dari Nur Hayati, seorang warga yang sempat merasakan dinginnya sel tahanan Mapolsek Kedungkandang selama 17 hari, terhitung sejak 20 April hingga 6 Mei 2026.

 

Kepada awak media SuaraKeadilanNews.id, Jainul membeberkan sejumlah kejanggalan yang dinilainya sangat mencederai rasa keadilan. Ia menyebut penahanan istrinya terkait kasus sengketa jual beli tanah terkesan dipaksakan, mengingat ranah perkara tersebut murni merupakan sengketa perdata, bukan pidana.

 

Sita Aset Salah Objek, Kembalikan Tanpa Prosedur?

Tak hanya penahanan yang dinilai janggal, penyidik Unit Reskrim Polsek Kedungkandang juga menyita aset usaha keluarga Jainul berupa peralatan sound system, kursi, tenda, dan satu unit ponsel OPPO A5s. Ironisnya, barang-barang tersebut dilabeli sebagai “Hasil Tindak Pidana”, padahal aset itu telah dibeli bertahun-tahun sebelum transaksi sengketa tanah terjadi.

 

“Penahanan ini hanya sebagai alat tekanan psikologis terhadap istri dan pihak keluarga saya. Penyitaan itu juga salah objek dan melanggar hukum,” tegas Jainul melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2026).

 

Fakta mencengangkan terungkap, meskipun seluruh barang yang disita kini sudah dikembalikan, namun cara pengembaliannya diduga kuat sangat tidak sesuai SOP.

 

“Barang-barang itu dikembalikan secara tiba-tiba begitu saja, ditaruh di depan rumah tanpa ada pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada saya selaku pemilik. Siapa yang mengantar, siapa yang menyerahkan, saya tidak tahu. Itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi,” ungkap Jainul.

 

Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pihak penyidik sadar telah melakukan kesalahan fatal dalam menetapkan objek penyitaan.

 

Dugaan Pemerasan Hingga Rp.58 Juta

Penderitaan keluarga Jainul tidak berhenti di situ. Di tengah kemelut hukum tersebut, muncul seorang oknum mengaku pengacara bernama Nurhalal. Oknum ini diduga kuat melancarkan aksi pemerasan dengan modus mencatut nama Kanit Reskrim Polsek Kedungkandang.

 

Secara bertahap, oknum tersebut meminta uang dengan nominal bervariasi antara Rp 5 juta hingga Rp 15 juta, ditambah biaya jasa fiktif sebesar Rp 20 juta.

 

“Total kerugian keluarga kami mencapai Rp 58.000.000,” ungkap Jainul dengan nada kecewa.

 

Selama proses tersebut, Jainul mengaku mendapat intimidasi berat. Dirinya dilarang menjenguk sang istri dan sempat diancam akan ikut ditangkap. Parahnya, barang bukti yang disita secara sepihak itu diduga diserahkan kepada pihak ketiga (Nurhalal) tanpa prosedur hukum yang jelas.

 

Tiga Tuntutan Keluarga Korban ke Kapolresta Malang Kota

Kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil, Jainul mendesak Kapolresta Malang Kota serta jajaran petinggi Polri untuk turun tangan mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat. Pihak keluarga melayangkan tiga poin tuntutan tegas:

 

1. Buka Kembali Penyelidikan: Meminta polisi mengusut dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedur oleh oknum Polsek Kedungkandang meski SP3 telah terbit.

 

2. Proses Hukum Oknum Nakal: Menuntut tindakan tegas bagi oknum yang terbukti melanggar aturan dan merugikan masyarakat.

 

3. Ganti Rugi: Menuntut pertanggungjawaban penuh atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami keluarga akibat penahanan dan perlakuan sewenang-wenang.

 

“Kami tidak akan diam dan akan terus memperjuangkan keadilan hingga tuntas. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alat untuk menekan dan merugikan rakyat,” pungkas Jainul.

 

Respon Kapolsek Kedungkandang: “Kami Sudah Sesuai SOP”

Mendengar tudingan miring yang mengarah ke institusinya, Kapolsek Kedungkandang, Kompol M. Roichan, A.Md., langsung memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi oleh tim redaksi SuaraKeadilanNews.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Sabtu (6/6/2026) malam.

 

Terkait adanya dugaan pemerasan oleh oknum pengacara yang mencatut nama bawahannya, Kompol M. Roichan mempersilakan pihak korban untuk membuat laporan resmi.

 

“Iya laporan tertulis lah kalau emang mau melaporkan oknumnya itu. Ya, monggo, laporan, gak apa-apa,” ujarnya santai.

 

Sementara itu, menanggapi tuduhan serius mengenai dugaan kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya, Kompol M. Roichan membantah keras hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menjalankan tugas sesuai koridor hukum yang berlaku.

 

“Lho, kalau kita kriminalisasi itu, ya jelas gak mungkin. Kan mulai dari pengaduan kita sudah memfasilitasi sama mereka biar ada penyelesaian di luar perkara. Kalau jalur di kepolisian kan itu langkah terakhir kita itu, kalau tidak ada titik temu, kan gitu,” jelasnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa penahanan Nur Hayati dilakukan melalui prosedur “upaya paksa” karena yang bersangkutan dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan hingga penyidikan.

 

“Kalau penyalahgunaan wewenang, insyaallah sudah sesuai SOP. Kita undang berkali-kali (Nur Hayati) gak datang, gak ada alasan, iya mau gak mau akhirnya kita upaya paksa, kan gitu. Berawal dari pengaduan, lalu kita lidik dulu. Unsurnya memenuhi, unsur pidananya memenuhi apa tidak, baru kita naikkan ke sidik. Pada saat kita lakukan sidik itu, kita panggil saudari Nur Hayati, kita lakukan pemanggilan dua kali tidak pernah datang, akhirnya kita tangkap,” tutup Kapolsek mengakhiri keterangannya. (Ach/Tim)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *