Banner Iklan
TNI/Polri

Asal Tempel Label ‘Hoaks’ di Produk Berita, Langkah Polresta Malang Kota Tuai Polemik Keras!

59
×

Asal Tempel Label ‘Hoaks’ di Produk Berita, Langkah Polresta Malang Kota Tuai Polemik Keras!

Sebarkan artikel ini

MALANG KOTA, SuaraKeadilanNews.id – Unggahan akun media sosial Polresta Malang Kota yang memberikan cap “HOAX” pada sebuah produk pemberitaan memicu polemik hangat di tengah masyarakat. Langkah ini menimbulkan perdebatan terkait kewenangan dan mekanisme dalam menentukan status kebenaran suatu informasi.

 

Berdasarkan unggahan yang beredar, akun resmi Polresta Malang Kota menempelkan label “HOAX” berukuran besar di atas tangkapan layar sebuah berita. Sontak, tindakan ini memancing pertanyaan dari berbagai pihak mengenai dasar hukum, pembuktian, serta mekanisme klarifikasi yang digunakan oleh pihak kepolisian.

 

Menanggapi hal tersebut, Redaksi Bratapos.com melalui Witnyo, S.Psi, angkat bicara. Witnyo menilai, dalam etika jurnalistik dan hukum pers, sudah ada jalur khusus yang diatur oleh undang-undang jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan.

 

“Pemberian label ‘hoaks’ terhadap suatu produk jurnalistik harus dilakukan secara hati-hati karena dapat membentuk persepsi publik terhadap kredibilitas media,” ujar Witnyo kepada SuaraKeadilanNews.id, Sabtu (13/6/2026) siang.

 

Soroti Hak Jawab dan Psikologi Opini Publik

Witnyo mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi. Langkah ini dinilai lebih bijak ketimbang langsung memberikan vonis sepihak di media sosial.

 

“Sebaiknya dijelaskan bagian mana yang dianggap tidak sesuai fakta dan disertai data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” cetusnya.

 

Dari kacamata psikologi komunikasi, Witnyo menambahkan bahwa pelabelan “hoaks” secara instan memiliki efek domino yang kuat dalam menggiring opini masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi dan komunikasi dua arah sangat krusial demi menjaga ruang digital yang sehat tanpa mencederai kemerdekaan pers.

 

Di sisi lain, meski lembaga negara atau institusi kepolisian memiliki fungsi mengklarifikasi disinformasi demi menjaga kamtibmas, publik tetap menuntut adanya akuntabilitas dan data pembanding yang jelas saat sebuah berita dicap bohong.

 

Hingga berita ini diturunkan, polemik pemberian cap “HOAX” oleh Polresta Malang Kota tersebut masih menggelinding bebas di ruang publik. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan penjelasan resmi lebih lanjut dari pihak Polresta Malang Kota terkait dasar penempelan label tersebut. (Ach/Hr)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *