Banner Iklan
TNI/Polri

Geger “Uang Damai” Rp 13 Juta di Sukorejo, Kapolsek Gondanglegi Tegaskan Bukan Restorative Justice!

99
×

Geger “Uang Damai” Rp 13 Juta di Sukorejo, Kapolsek Gondanglegi Tegaskan Bukan Restorative Justice!

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Praktek penyelesaian perkara pidana berkedok “damai desa” di Desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, menjadi sorotan publik. Pasalnya, mediasi kasus pencurian dan penadahan burung kenari yang melibatkan terduga penadah (Sdr. Lido) dan pihak korban tersebut menyepakati angka ganti rugi fantastis sebesar Rp 13 juta.

Langkah Pemerintah Desa (Pemdes) Sukorejo ini menuai keprihatinan dari pemerhati hukum. Sebab, Pasal 362 KUHP (Pencurian) dan Pasal 480 KUHP (Penadahan) merupakan delik murni, bukan delik aduan. Selain itu, mekanisme Restorative Justice (RJ) yang sah memiliki ambang batas kerugian maksimal Rp 2,5 juta sesuai Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, serta menjadi wewenang penyidik atau kejaksaan, bukan otoritas pihak desa.

Kepala Desa Sukorejo, Lily Alfiyatul Jannah, membantah adanya intervensi maupun aliran dana ke pihak desa atau aparat.

“Pemerintah Desa Sukorejo menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intervensi nilai nominal dari pihak desa maupun aparat. Angka ganti rugi sebesar Rp 13.000.000 tersebut adalah murni hasil kesepakatan sukarela antara pihak korban dan penadah,” ujar Lily melalui keterangan resminya, Sabtu (29/8/2026).

Lily juga menyatakan siap menyerahkan seluruh bukti Berita Acara, kuitansi, hingga foto penyerahan uang kepada penyidik jika ada pihak yang berkeberatan.

Beda Keterangan Pemdes dan Kepolisian

Sikap Kades Sukorejo yang mengklaim proses mediasi tersebut menggunakan istilah Restorative Justice justru dibantah tegas oleh pihak kepolisian.

Kapolsek Gondanglegi, AKP Lukman Hudin, S.H. menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara pidana di Desa Sukorejo tersebut bukanlah mekanisme Restorative Justice sebagaimana diatur dalam regulasi hukum.

“Permasalahan yang dimediasi di Desa Sukorejo itu bukan RJ, Mas… Namun penyelesaian masalah, istilahnya Problem Solving,” ungkap Kapolsek Gondanglegi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/8/2026) siang.

Kapolsek menambahkan bahwa pihaknya terbuka untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada publik maupun media terkait perbedaan mekanisme tersebut di Kantor Polsek Gondanglegi.

“Itu jawaban dari kami, terima kasih infonya. Sekali lagi kami sudah jawab beberapa kali. Silakan kalau masih belum jelas, monggo saya tunggu di kantor Polsek. Tidak usah pakai surat, kami menerima dan siap jelaskan pertanyaan yang jenengan sampaikan,” pungkasnya.

Kontradiksi antara klaim Kades Sukorejo dan pernyataan Kapolsek Gondanglegi ini semakin memicu pertanyaan publik terkait keabsahan prosedur penyelesaian tindak pidana murni bernilai belasan juta rupiah di tingkat desa. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *