BATU, SuaraKeadilanNews.id — Praktik dugaan jual beli lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menunggangi Fasilitas Umum (Fasum) milik Pemerintah Kota Batu kian menyedot perhatian publik. Satreskrim Polres Batu kini bergerak cepat mendalami dugaan penipuan dan penggelapan di kawasan Pasar Kuliner Alun-Alun Kota Batu tersebut.
Langkah kepolisian ini menjadi sorotan tajam, lantaran aset publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat diduga kuat dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi memperkaya diri maupun kelompok.
Penyidik Polres Batu Garap Saksi Tiga Pelapor
Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Zaenal Arifin, S.H., menegaskan bahwa hingga saat ini penyidik terus maraton memintai keterangan sejumlah saksi dari pihak pelapor. Hal itu disampaikannya saat doorstop di Mapolres Batu pada Sabtu (12/9/2026).
“Terkait dugaan penipuan dan penggelapan jual beli lapak pasar kuliner Alun-Alun Kota Batu, penyidik masih memintai keterangan sejumlah saksi dari pelapor,” ujar AKP Zaenal Arifin di hadapan awak media.
Ia menerangkan, gelombang laporan ini bermula dari aduan pertama yang masuk pada pertengahan Juli 2026. Ketegasan korban lainnya untuk bersuara berlanjut hingga Rabu (2/9/2026).
“Ya, jadi dua pelapor lain melaporkan hal yang sama, sehingga total pelapor kini berjumlah tiga orang,” ungkap Kasat Reskrim.
Menjual Fasum Tanpa Izin Pemkot, Kerugian Capai Puluhan Juta
Seluruh korban yang merupakan warga Kota Batu ini mendapatkan pendampingan hukum penuh dari Bagas Dwi Wicaksono, S.H., dan Suwito, S.H., M.H. Bagas menegaskan bahwa tindakan terlapor diduga kuat sebagai perbuatan melawan hukum yang mengangkangi regulasi Pemkot Batu. Lapak yang berdiri di atas lahan publik tersebut diperjualbelikan secara ilegal tanpa alokasi kontribusi maupun izin resmi.
“Terlapor diduga kuat melawan hukum dengan menjual lapak kepada sejumlah warga untuk memperkaya diri maupun kelompok. Lapak di atas fasum tersebut terindikasi diperjualbelikan tanpa adanya kontribusi maupun izin kepada Pemkot Batu,” tegas Bagas.
Akibat praktik transaksional bodong ini, kerugian materiil yang dialami para korban bervariasi:
Pelapor Pertama: menderita kerugian sebesar Rp 15 juta.
Pelapor Kedua: menderita kerugian sebesar Rp 10 juta.
Pelapor Ketiga: menderita kerugian sebesar Rp 8 juta.
Total akumulasi kerugian sementara mencapai Rp 33 juta. Pihak kuasa hukum juga telah menyerahkan berkas alat bukti yang solid kepada penyidik, mulai dari bukti transfer perbankan, kuitansi pembayaran tunai, hingga daftar nama saksi kunci yang mengetahui persis alur transaksi tersebut.
Kuasa Hukum Desak Penahanan Terlapor dan Buka Layanan Pro Bono
Mengingat dampak sosial dan potensi kerugian masyarakat yang lebih luas, Bagas meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Pihaknya mendesak agar penyidik segera menahan terlapor begitu perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
“Kami minta jika sudah naik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka, terlapor harus langsung segera ditahan agar memberi efek jera,” imbaunya.
Tak hanya itu, Bagas mengimbau warga Kota Batu lainnya yang merasa menjadi korban perampasan atau jual beli lapak ilegal di fasum Alun-Alun untuk tidak takut bersuara. Pihaknya siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono).
“Harus berani untuk melapor, jangan takut kalau diintimidasi karena kami mendampingi dengan gratis tanpa biaya alias pro bono. Jika ada intervensi atau tekanan, segera laporkan ke Polres Batu. Kami sudah berkoordinasi untuk mengawal kasus ini sampai tuntas dan terang benderang,” pungkas Bagas.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan penataan ruang publik di Kota Batu. Publik kini menanti langkah tegas Polres Batu dalam membongkar dugaan mafia lapak yang merugikan masyarakat kecil dan menggerogoti aset daerah. (Ach)












