Banner Iklan
Hukum

Teror ‘Mati Kamu’ Ancam Jurnalis di Batu, Advokat Pertanyakan Jaminan Kebebasan Pers

125
×

Teror ‘Mati Kamu’ Ancam Jurnalis di Batu, Advokat Pertanyakan Jaminan Kebebasan Pers

Sebarkan artikel ini

BATU, SuaraKeadilanNews.id – Aksi premanisme digital menyasar insan pers di Kota Batu, Jawa Timur. Zulkifli, seorang jurnalis lokal, mendapat teror ancaman pembunuhan lewat panggilan video (video call) yang melontarkan kata-kata “mati kamu”. Kejadian ini memicu reaksi keras dari kalangan hukum dan dinilai sebagai ancaman serius terhadap kemerdekaan pers.

 

Advokat PERADI Nusantara sekaligus pemerhati hukum Kota Batu, Mardi Setia Ningsih, S.H., C.P.L., menilai aksi teror tersebut bukan sekadar intimidasi biasa, melainkan bentuk kejahatan pidana murni yang merampas hak publik atas informasi.

 

“Teror video call berisi ancaman pembunuhan ‘mati kamu’ yang ditujukan kepada saudara Zulkifli bukan sekadar ancaman pribadi, melainkan perbuatan melawan hukum yang sangat keji dan serangan langsung terhadap kemerdekaan pers,” kata sosok yang akrab disapa Mbak Ning ini kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

 

Bentuk LBH Khusus Pendampingan Wartawan

Merespons maraknya perlakuan intimidatif yang menimpa wartawan, advokat yang baru disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya ini berinisiatif membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khusus untuk mengawal para insan pers dari aksi kriminalisasi maupun kekerasan.

 

“Setelah mengetahui pengakuan rekan-rekan jurnalis, saya merasa harus ada pendampingan secara hukum untuk mewadahi jurnalis agar ada perlindungan hukum terhadap profesinya. Itu penting sekali, sebab profesi jurnalis rentan acapkali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan,” jelasnya.

 

Dorong Polisi Usut Tuntas Premanisme Digital

Mbak Ning menegaskan, aksi pengancaman terhadap kerja jurnalistik melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta, selain dari ancaman pidana KUHP/UU ITE.

 

Pihaknya memaparkan empat poin analisis dan desakan hukum terkait insiden ini:

 

Bentuk Pidana Murni: Teror berbasis elektronik berunsur ancaman nyawa wajib diproses secara hukum pidana.

Stop Premanisme Digital: Pihak yang keberatan atas pemberitaan diimbau menggunakan mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, atau aduan ke Dewan Pers, bukan cara-cara premanisme.

 

Lacak Jejak Digital Pelaku: Mendesak Satreskrim Polres Batu segera melakukan digital forensics tanpa menunggu dampak fisik pada korban.

 

Perlindungan Terintegrasi: Mendorong Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan jaminan keamanan darurat bagi jurnalis.

 

Meski begitu, pihaknya tetap memberikan apresiasi atas respons cepat laporan oleh Satreskrim Polres Batu dan berharap kasus ini diusut tuntas demi mencegah berulangnya intimidasi terhadap pers. (Ach)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *