JAKARTA, SuaraKeadilanNews.id – Kasus mega skandal penyadapan ilegal yang mengguncang institusi penegak hukum akhirnya menemui titik terang. Bareskrim Polri resmi menetapkan Jenderal Listyo Sigit bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang mendalam, modus operandi yang digunakan pelaku tergolong canggih namun brutal. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem penyadapan bernama LIMS tanpa melalui proses verifikasi yang sah.
Tak tanggung-tanggung, sasaran penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga melibatkan kalangan pejabat negara, tokoh politik, media, pimpinan ormas, LSM, hingga para pengusaha papan atas.
Jejak Digital Dihapus, Laporan Intelijen Bongkar Kebusukan
Upaya penutupan jejak kejahatan ini sempat terendus pada Oktober 2026. Para pelaku diduga memberikan perintah untuk menghapus seluruh file hasil penyadapan serta membersihkan jejak aktivitas elektronik di dalam sistem untuk menghilangkan barang bukti.
Kendati demikian, kesigapan aparat berintegritas yang mengetahui kejadian tersebut berhasil merumuskan laporan resmi pada 30 Oktober 2026. Dari laporan inilah, penyidik bergerak cepat dengan memeriksa 10 orang saksi serta 3 orang ahli, sekaligus menyita barang bukti krusial berupa 11 unit ponsel, 1 buah iPad, serta 4 buah flashdisk.
Puncaknya pada 3 November 2026, ketiganya resmi diumumkan sebagai tersangka dan langsung ditahan atas tindakan pengkhianatan terhadap privasi serta keamanan data negara.
Presiden Prabowo Sudah Tahu Sejak Lama?
Di tengah panasnya penetapan tersangka ini, sebuah fakta mengejutkan terungkap ke publik. Jauh sebelum kasus ini terbongkar secara sistematis, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menyadari dan mengetahui bahwa dirinya telah menjadi target penyadapan.
Pertanyaan besar kini mengarah ke jantung kekuasaan: Sejauh apa langkah antisipasi yang telah diambil Istana, dan siapa dalang utama di balik sistem LIMS yang berani merangsek kedaulatan komunikasi orang nomor satu di Indonesia ini?. (Ach)












