Banner Iklan
TNI/Polri

KBO Polres Malang Janji Cek Aliran Dana Rp15 Juta, Kasat Reskrim dan Kanit III Pilih Bungkam!

113
×

KBO Polres Malang Janji Cek Aliran Dana Rp15 Juta, Kasat Reskrim dan Kanit III Pilih Bungkam!

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id — Perkembangan terbaru terkait dugaan praktik pemerasan berkedok penahanan motor dan uang tebusan senilai Rp15 juta di Polres Malang mulai menunjukkan titik terang dari sebagian pejabat kepolisian. Meski demikian, sikap tertutup masih ditunjukkan oleh sejumlah pejabat utama di satuan reserse kriminal.

KBO Polres Malang, Iptu Transtoto Argo, saat dikonfirmasi suarakeadilannews.id memberikan respons singkat.
“Terima kasih infonya, kami cek,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/11/2026) siang.

Ketika awak media kembali mempertanyakan langkah lanjutan serta hasil pengecekan dari pihak kepolisian, Iptu Transtoto Argo merespons singkat dengan konfirmasi, “Siap 🙏”.

Berbeda dengan KBO Polres Malang yang telah merespons, upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetia Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., M.Sc. serta Kanit III Satreskrim Polres Malang, Iptu Andreas Surya Wiramakara W, S.Tr.K., hingga berita ini diturunkan masih belum mendapatkan tanggapan.

Pesan konfirmasi yang dikirimkan terkait berita dugaan pemerasan tersebut masih belum direspons, memperlihatkan sikap bungkam dari pucuk pimpinan satuan reserse.

Sikap bungkam dari Kasatreskrim dan Kanit III ini justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mendesak agar transparansi penegakan hukum di Polres Malang benar-benar ditegakkan tanpa ada yang ditutup-tutupi, demi menjaga marwah institusi Polri di mata publik.

Tinjauan Hukum dan Etika yang Dilanggar

Praktik dugaan pemerasan berkedok penahanan barang bukti (motor) disertai permintaan uang tebusan oleh oknum penegak hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana maupun kode etik kepolisian, di antaranya:
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang sepenuhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 423 KUHP (Pasal 12 Huruf e UU Tipikor): Pejabat penegak hukum atau pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara karena penyalahgunaan kekuasaan (korupsi/pemerasan dalam jabatan).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP):

Pasal 5 ayat (1) huruf b & c: Setiap Pejabat Polri wajib mentaati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

Pasal 13: Setiap Pejabat Polri dilarang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 13 huruf m: Dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan yang sah atau melakukan pemerasan dalam bentuk apa pun saat memberikan pelayanan atau penegakan hukum kepada masyarakat.

Tim redaksi akan terus mengawal kasus ini dan menunggu transparansi hasil investigasi internal dari Propam serta kepolisian setempat. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *