BANDUNG, SuaraKeadilanNews.id – Penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang melibatkan seorang oknum anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di Jawa Barat memicu tanda tanya publik. Kasus yang sempat dihentikan penyidikannya (SP3) di Polrestabes Bandung ini mendadak berlanjut hingga penetapan tersangka di Polda Jabar tanpa adanya bukti baru.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria yang kini ditetapkan sebagai tersangka tersebut merupakan calon suami korban. Tak hanya itu, pria tersebut juga dikabarkan sebagai sosok yang sebelumnya membantu perjalanan karier oknum Kowad tersebut hingga lolos menjadi prajurit TNI.
Dugaan peristiwa TPKS itu sendiri dilaporkan terjadi pada 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Wisma Patrakomala, Bandung. Perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Polrestabes Bandung, namun akhirnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Anehnya, penanganan perkara yang sama kembali bergulir di tingkat Polda Jabar hingga menaikkan status terlapor menjadi tersangka.
Penetapan tersangka ini diduga hanya berlandaskan dua alat bukti, yakni keterangan saksi pelapor dan keterangan ahli dari Komnas Perempuan, tanpa ditemukannya novum atau bukti baru pasca-SP3.
Proses hukum yang terkesan ‘berubah arah’ ini pun memicu spekulasi dan sorotan terkait kejanggalan prosedur peradilan.
Sorotan Aspek Personal hingga Aset
Di luar proses hukum yang berjalan, dinamika hubungan pribadi oknum Kowad tersebut turut menyita perhatian. Ia diduga pernah mengaku menjalin hubungan asmara dengan seorang anggota kepolisian, sekaligus diterpa isu keterlibatan hubungan dengan rekan seangkatannya.
Padahal, sebelumnya telah ada komitmen untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dengan calon suaminya tersebut.
Tidak berhenti di situ, riwayat penugasan oknum Kowad ini juga disorot. Perpindahan satuan hingga penugasan sebagai ajudan pimpinan dalam kurun waktu yang relatif singkat dinilai tidak biasa.
Kepemilikan satu unit mobil baru bernilai sekitar Rp 450 juta juga menjadi bagian dari rangkaian pertanyaan publik yang membutuhkan klarifikasi transparan dan proporsional.
Mendorong Transparansi Penegakan Hukum
Perbedaan penanganan perkara antara Polrestabes Bandung dan Polda Jabar mengharuskan adanya penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum. Publik mempertanyakan dasar hukum penerbitan SP3 di Polrestabes Bandung serta kelayakan penetapan tersangka di Polda Jawa Barat jika tidak didasari bukti baru.
Prinsip asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap harus dihormati oleh seluruh pihak. Kendati demikian, transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum tidak boleh diabaikan begitu saja agar tidak timbul persepsi liar di masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada pihak oknum Kowad yang bersangkutan, pihak pelapor, terlapor, maupun institusi Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat. (Ach/Tim)












