Banner Iklan
TNI/Polri

Penanganan Kasus Perzinaan Oknum Kanit Reskrim dan Kades Mandek atau Menutup Diri? PPA Polres Batu Disorot Usai Alergi Pertanyaan Media

75
×

Penanganan Kasus Perzinaan Oknum Kanit Reskrim dan Kades Mandek atau Menutup Diri? PPA Polres Batu Disorot Usai Alergi Pertanyaan Media

Sebarkan artikel ini

BATU, SuaraKeadilanNews.id – Penanganan perkara dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang melibatkan oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Polrestabes Surabaya, IGS, serta oknum Kepala Desa Kedung Kumpul Lamongan, AE, kembali menjadi sorotan tajam publik.

 

Di tengah dugaan penggunaan plat nomor palsu pada armada Toyota Innova Reborn yang sebelumnya berujung penyitaan, kinerja serta transparansi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) PPO Polres Batu kini giliran menuai kritik tajam.

 

Kritik tersebut mengemuka setelah proses pemanggilan terhadap istri sah oknum Kanit Reskrim (EDS) selaku pihak pelapor terkesan janggal dan sangat minim kejelasan substantif.

 

Saat dikonfirmasi wartawan mengenai hasil perkembangan penanganan perkara dan korelasi detail atas penyitaan barang bukti berupa buku nikah, Kanit Unit PPA PPO Polres Batu, Iptu Dr. Santy Wijaya, S.H., M.H., justru memberikan pernyataan ringkas yang dinilai memantik pertanyaan baru.

 

“Tidak ada pemeriksaan, hanya sita buku nikah saja,” tulis Iptu Santy Wijaya via pesan singkat WhatsApp, Rabu (11/11/2026).

 

Tak berhenti di situ, tatkala wartawan berupaya meminta rincian pembuktian yang terperinci demi transparansi publik, tanggapan yang dilayangkan oknum perwira tersebut terkesan enggan memberikan akses keterbukaan informasi penegakan hukum.

 

“Hmmmm kalau panjang saya enggak jawab ya,” imbuhnya singkat.

 

Sikap tertutup ini terkesan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Dikonfirmasi secara terpisah, EDS selaku pelapor membenarkan kedatangannya ke Unit PPA dan PPO Polres Batu lantaran mendapat surat panggilan resmi seiring naiknya status perkara ke tahap penyidikan.

 

“Ada surat panggilan dari Unit PPA dan PPO, terkait dengan penyitaan buku nikah saya, yang sudah disita dari awal saya melaporkan. Dalam hal ini hanya sebatas tanda bukti serah terima dokumen buku nikah,” terang EDS kepada awak media.

 

Informasi tambahan yang dihimpun tim redaksi dari pihak keluarga pelapor mengindikasikan bahwa penyidik juga berpotensi memanggil pihak pengelola hotel untuk dimintai keterangan guna memperkuat konstruksi pembuktian perselingkuhan dan perzinaan tersebut.

 

Catatan Redaksi:

Prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas aparat penegak hukum (APH) merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik. Tindakan penyitaan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi semestinya dipaparkan secara profesional dan terukur tanpa mengabaikan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah).

 

Sikap enggan menjawab atau membatasi konfirmasi dari pihak kepolisian justru berpotensi memicu persepsi negatif publik terhadap penyelesaian perkara yang melibatkan oknum kepolisian aktif dan pejabat desa tersebut.

 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi suarakeadilannews.id terus membuka ruang konfirmasi, Hak Jawab, serta Hak Koreksi secara profesional kepada Polres Batu, penyidik Unit PPA PPO, maupun pihak terlapor guna menyajikan informasi yang berimbang dan transparan. (Ach)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *