MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, menuai sorotan publik.
Sejumlah warga mengeluhkan adanya penarikan biaya sebesar Rp200 ribu per bidang tanah, meski program tersebut disosialisasikan sebagai program gratis.
Dalam sosialisasi yang digelar pada 6 November 2025 di Balai Desa Parangargo, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa ILASPP merupakan program gratis dengan dukungan pembiayaan internasional dan dasar hukum yang jelas, termasuk Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Namun, pasca-sosialisasi, warga justru dihadapkan pada forum lanjutan yang membahas penarikan biaya.
Situasi ini memunculkan polemik setelah beredar dua versi berita acara musyawarah di lingkungan RT dan RW. Dalam dokumen tersebut, ILASPP disebut sebagai PTSL, meski BPN menegaskan bahwa keduanya berbeda dan ILASPP tidak dipungut biaya.
Warga juga diminta menandatangani surat pernyataan tidak keberatan membayar Rp200 ribu dengan dasar Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, warga mengaku tidak mengetahui proses pembentukan perdes tersebut dan menilai mekanismenya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa.
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, menilai ada indikasi penyalahgunaan kewenangan yang harus segera dievaluasi.
“Kami meminta Camat Wagir melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PJ Kepala Desa Parangargo. Jika benar ada kebijakan yang mengarah pada pungutan dalam program yang seharusnya gratis, ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya, Rabu (19/12/2025).
Damanhury juga menyoroti rangkap jabatan PJ Kepala Desa yang sekaligus menjadi Ketua Panitia ILASPP. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“PJ Kepala Desa juga mengambil posisi sebagai Ketua Panitia. Ini patut dipertanyakan. Apa SDM di desa sudah tidak ada sehingga semua peran harus dirangkap? Tata kelola seperti ini jelas tidak sehat,” katanya.
Lebih lanjut, Damanhury menekankan bahwa GRIB JAYA akan terus mengawal kepentingan masyarakat agar tidak menjadi korban kebijakan sepihak. Ia meminta agar seluruh proses ILASPP dikembalikan pada prinsip akuntabilitas, musyawarah, dan keterbukaan informasi publik.
“Warga pada dasarnya tidak keberatan jika ada kebutuhan teknis, selama dijelaskan secara rinci dan melalui musyawarah yang benar. Yang menjadi masalah adalah adanya paksaan, ketidakjelasan peruntukan dana, serta dasar hukum yang dipaksakan,” tambahnya.
GRIB JAYA Kabupaten Malang menyatakan akan terus mendorong Camat Wagir serta instansi terkait mengambil langkah tegas demi menjaga marwah pelayanan publik dan mencegah preseden buruk dalam pelaksanaan program strategis nasional di tingkat desa.
Sementara itu, PJ Kades Parangargo, Yeni menyampaikan bahwa pihaknya meminta waktu untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan pungli tersebut dengan dalih mau gelar rapat dahulu dengan beberapa pihak.
“Ijin ngapunten untuk saat ini kami belum bisa klarifikasi, mohon waktu, kami masih mau rapat dengan beberapa pihak
jadi mohon waktu nggeh,” ucapnya dengan singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jum’at (19/12/2025) sore.
Hingga berita ini ditayangkan, ketika dikonfirmasi mengenai permasalahan tersebut melalui pesan WhatsApp, Camat Wagir, Nico lebih memilih untuk bungkam enggan memberikan tanggapan maupun komentarnya kendati pesan masuk terlihat centang dua sudah dibaca. (Ach/Hr)
BERSAMBUNG…












