Banner Iklan
Hukum

DPRD Kota Batu Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pungli dan Jual Beli Lapak PKL Alun-Alun, H. Khamim Tohari: Fasum Milik Negara, Jangan Diperjualbelikan!

80
×

DPRD Kota Batu Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pungli dan Jual Beli Lapak PKL Alun-Alun, H. Khamim Tohari: Fasum Milik Negara, Jangan Diperjualbelikan!

Sebarkan artikel ini

BATU, SuaraKeadilanNews.id – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dan jual beli lapak di kawasan Alun-Alun Kota Batu kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kasus yang merugikan para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini terus menggelinding dan memicu polemik di tengah masyarakat.

 

Sejumlah pedagang yang merasa menjadi korban mulai menunjukkan keberanian dengan melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian. Tak main-main, laporan tersebut disertai bukti transfer uang hingga mencapai belasan juta rupiah sebagai mahar untuk mendapatkan lapak di atas fasilitas umum (fasum).

 

Atensi Serius Wakil Rakyat

Merespons jeritan para pedagang, anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Khamim Tohari, S.Sos, angkat bicara. Mantan wartawan senior Malang Raya ini mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya agar tidak menjadi “bola liar”.

 

“Sebagai wakil rakyat, kami mendesak agar dugaan pungli dan jual beli lapak ini segera diusut tuntas. Sangat jelas bahwa fasilitas umum itu milik negara yang tidak boleh diperjualbelikan, apalagi demi kepentingan pribadi atau kelompok dengan dalih apapun,” tegas Khamim saat dikonfirmasi media, Minggu (17/5/2026).

 

Soroti Pelanggaran Hukum di Fasilitas Umum

Khamim yang juga memiliki latar belakang jurnalis ini menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus berjalan maksimal demi melindungi warga Kota Batu dari praktik ilegal. Menurutnya, pemanfaatan fasum untuk keuntungan pribadi adalah pelanggaran hukum yang nyata.

 

“Harus dipertegas, tempat yang dipakai berjualan itu masuk kategori fasum. Pemanfaatannya jelas ilegal, apalagi sampai ada transaksi jual beli. Itu sudah melanggar hukum karena menguasai aset negara untuk keuntungan pribadi. Pemkot Batu harus berani menindak tegas,” paparnya.

 

Meski demikian, ia mengingatkan agar Satpol PP tidak hanya sekadar menggusur. “Penegakan aturan harus dibarengi dengan solusi, seperti relokasi. Jangan sampai urusan perut rakyat kecil dikorbankan tanpa adanya jalan keluar yang manusiawi,” tambahnya.

 

Dukungan Penuh untuk Satreskrim Polres Batu

Terkait langkah hukum yang sedang berjalan, H. Khamim Tohari menyatakan dukungannya secara penuh kepada Satreskrim Polres Batu yang telah menerima laporan para korban.

 

“Kami sangat mendukung upaya Satreskrim Polres Batu dalam menelusuri asal-usul lapak yang diperjualbelikan. Kami berharap penegakan hukum berjalan transparan dan tanpa tebang pilih,” tandasnya.

 

Pintu DPRD Terbuka untuk Aspirasi Korban

Menutup pernyataannya, Khamim menegaskan bahwa DPRD Kota Batu siap menjadi wadah bagi para korban untuk mengadu. Ia berencana menjadwalkan agenda dengar pendapat (hearing) guna mencari solusi terbaik bagi para pedagang.

 

“Kami siap menampung aspirasi para korban. Silakan datang ke kantor dewan, nanti kita agendakan hearing agar masalah ini terang benderang dan para pedagang mendapatkan tempat berjualan yang sesuai dengan peruntukannya tanpa harus diperas oleh oknum,” pungkasnya. (Ach)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *