MOJOKERTO, SuaraKeadilanNews.id – Penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mojokerto kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul langkah tegas yang diambil oleh Srikandi TNI Angkatan Darat sekaligus advokat kondang, Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.MED., C.LO., C.PIM., yang resmi mendaftarkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Mojokerto, Senin (13/4/2026).
Gugatan ini dilayangkan sebagai bentuk perlawanan hukum atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Amir, seorang wartawan lokal, yang dinilai sarat akan kejanggalan dan diduga kuat merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.
Rikha Permatasari, yang bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 045/SK/RIKHA&PARTNERS/IV/2026, menegaskan bahwa penangkapan kliennya oleh Tim Resmob Polres Mojokerto atas dugaan pelanggaran Pasal 482 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak berlandaskan prosedur hukum yang sah.
“Langkah Praperadilan ini adalah ujian integritas bagi penegak hukum. Klien kami (Amir) bukanlah pelaku kriminal. Kami menduga kuat ada praktik hukum yang cacat, dipaksakan, dan direkayasa dalam kasus ini,” tegas Rikha di hadapan awak media.
Dalam keterangannya, Rikha menyoroti lemahnya alat bukti yang dimiliki penyidik. Sesuai Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka wajib memiliki minimal dua alat bukti yang sah. Namun dalam kasus Amir, Rikha menilai Polres Mojokerto gagal menunjukkan bukti yang utuh.
“Yang terjadi adalah indikasi kesewenang-wenangan. Prosedurnya tampak dibalik: tangkap dulu, baru cari bukti. Ini jelas mencederai nilai keadilan,” lanjutnya.
Selain soal penetapan tersangka, Rikha juga menguliti proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan polisi. Menurutnya, OTT yang dilakukan terhadap warga sipil tanpa adanya kerugian negara yang jelas adalah bentuk pemaksaan prosedur. Bahkan, ia mengungkap fakta mengejutkan bahwa laporan awal perkara ini berasal dari sebuah yayasan yang diduga tidak memiliki izin resmi (KBLI).
“Perkara yang lahir dari sumber yang cacat secara administratif tidak mungkin menghasilkan proses hukum yang sah. Secara otomatis, seluruh proses ini seharusnya batal demi hukum,” jelas Srikandi TNI yang juga konsultan mediator terakreditasi MA ini.
Di akhir pernyataannya, Rikha mengingatkan bahwa Amir adalah seorang wartawan yang kinerjanya dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Upaya paksa yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di Indonesia.
“Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka siapa pun bisa dikriminalisasi. Kami menuntut keadilan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak runtuh akibat kepentingan sesaat atau rekayasa oknum tertentu,” pungkasnya.
Hingga berita ini dimuat, permohonan Praperadilan tersebut telah resmi tercatat di Kepaniteraan PN Mojokerto dengan nomor perkara 139/Leg.SK.PID/4/2026. Masyarakat kini menunggu sejauh mana transparansi dan keadilan akan ditegakkan dalam persidangan mendatang. (Ach/Hr)












