MALANG, SuaraKeadilanNews.id — Kasus dugaan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sakit oleh seorang oknum Bidan Praktik Mandiri di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, kini semakin memanas dan menuai sorotan tajam dari publik.
Pasalnya, penerbitan Surat Keterangan Sakit (SKS) sejatinya bukan merupakan kewenangan bidan praktik mandiri, melainkan kewenangan dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dugaan pelanggaran kewenangan inilah yang kemudian memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai lemahnya pengawasan organisasi profesi.
*IBI Pagak Terkesan Gagap*
Berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi Tim Investigasi Suara Keadilannews.id kepada pihak perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kecamatan Pagak terkait langkah dan tindak lanjut pengawasan terhadap anggotanya, jawaban yang diterima justru mengejutkan.
Pihak perwakilan IBI Kecamatan Pagak mengaku baru mengetahui adanya pemberitaan yang beredar luas tersebut.
_”Akan kami konfirmasi dan klarifikasi berita yang beredar. Karena baru tau ada berita ini,”_ tulis perwakilan IBI Pagak saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (28/9/2026).
Jawaban tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin sebuah lembaga organisasi profesi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan anggotanya, justru terkesan “kecolongan” dan tidak memantau isu krusial yang menyangkut keabsahan penerbitan dokumen medis oleh anggotanya sendiri?
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal dan kurangnya kesiapan pengurus IBI di tingkat kecamatan dalam merespon isu-isu sensitif yang menyangkut marwah dan kredibilitas profesi bidan.
*Bidan Bersangkutan Bungkam*
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada oknum bidan praktik mandiri yang diduga menerbitkan surat sakit tersebut juga belum membuahkan hasil. Hingga berita ini ditayangkan, bidan yang bersangkutan lebih memilih bungkam dan enggan memberikan tanggapan maupun keterangan resmi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, kendati pesan yang dikirim sudah terlihat centang dua (telah dibaca).
Sikap bungkam tersebut semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang janggal dalam praktik penerbitan surat keterangan sakit tersebut.
*Desakan Publik: Dinas Terkait Jangan Tutup Mata*
Masyarakat berharap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Organisasi Profesi IBI Cabang Kabupaten Malang, serta instansi penegak aturan tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan penertiban serta pembinaan.
Pengawasan profesi harus berjalan sebagaimana mestinya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik profesi bidan yang selama ini telah berjuang di garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Sebagaimana diatur dalam *Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*, kewenangan bidan praktik mandiri terbatas pada pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Sedangkan untuk penerbitan surat keterangan sakit umum, merupakan kewenangan dokter pemeriksa.
Demi menjaga keberimbangan berita dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi Suara http://Keadilannews.id masih terus membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada pihak IBI Pagak, IBI Cabang Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, maupun bidan yang bersangkutan.
Hingga berita ini diturunkan, kejelasan serta poin-poin resmi hasil klarifikasi dari pihak IBI Kecamatan Pagak masih terus ditunggu oleh publik.
*Bersambung…*
*HR/ Suara Keadilannews.id*












