MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Unggahan mengenai dugaan komersialisasi atau “jual beli” pengelolaan lahan parkir dalam acara karnaval di Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, mendadak viral dan memicu perdebatan hangat di media sosial.
Dalam kabar yang beredar luas di platform TikTok, lahan parkir untuk perhelatan karnaval tersebut disinyalir dibanderol hingga angka puluhan juta oleh oknum tertentu. Informasi ini pun langsung diserbu ratusan komentar dari netizen yang menuntut transparansi dari panitia penyelenggara maupun pemerintah desa setempat.
Sorotan Soal Aturan dan Keuntungan Lahan
Isu transaksi lahan parkir bernilai fantastis ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga internet (netizen). Sebagian pengguna media sosial mempertanyakan legalitas serta ke mana aliran dana dari pengelolaan parkir fasilitas publik tersebut.
“Kalau itu jalan raya atau lahan pemerintah ya ada aturannya. Kalau itu lahan pribadi beda lagi. Tapi kalau lahan pribadi yang ada ya kena pajak parkir ke negara, atau kalau di desa kan karnaval itu kegiatan sekali waktu yang tidak memiliki aturan baku soal itu semua,” tulis akun @WONG NGALAM NATALES dalam kolom komentar portal berita terkait.
Netizen lainnya menduga bahwa praktik jual beli hak kelola parkir tersebut melompati kewenangan kepala desa dan murni dijalankan oleh oknum panitia.
“Biasanya panitia yang jual bro, Kades tidak tahu apa-apa, semua diserahkan ke panitia,” timpal akun @loging.
Keluhan Warga Soal Citra Desa
Tak sedikit warga lokal yang menyayangkan munculnya isu ini ke publik. Mereka menilai nama desa tempat tinggal mereka lebih sering viral karena kontroversi ketimbang prestasi.
“Walah-walah desaku viral lagi. Menyala desaku dengan kasus-kasusnya, bukan prestasinya,” tulis akun @vaeriezta5 penuh penyesalan.
Bahkan, beberapa netizen melontarkan klaim lain terkait nominal transaksi parkir hingga dugaan keterlibatan oknum APH setempat di area sekolah sekitar lokasi kejadian. Kendati demikian, hingga kini dugaan tersebut masih berstatus desas-desus yang membutuhkan klarifikasi resmi dari pihak berwenang.
Hingga berita ini ditayangkan, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai hal tersebut, Kades Sumberpetung dan Camat Kalipare lebih memilih untuk bungkam enggan memberikan tanggapan maupun keterangan resmi. (Tim)
BERSAMBUNG…












