MOJOKERTO, SuaraKeadilanNews.id – Kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa seorang wartawan bernama Amir di Mojokerto kini tengah berada di bawah radar tajam publik. Kasus yang disinyalir sarat akan rekayasa atau ‘settingan’ ini memicu kekhawatiran besar; jika seorang awak media saja bisa dijebak, lantas bagaimana nasib masyarakat awam di hadapan hukum?
Pertanyaan mendasar ini mencuat seiring dengan fungsi Kepolisian sebagai alat negara untuk menegakkan keadilan, yang sejatinya tidak boleh tunduk atau menjadi alat bagi segelintir kelompok demi syahwat kepentingan pribadi maupun golongan.
Menanggapi carut-marutnya penanganan kasus ini, Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., angkat bicara secara vokal. Ia menyatakan adanya indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam tata kelola penegakan hukum yang melibatkan koordinasi antar-institusi.
“Kami tidak menuduh, tapi kami mempertanyakan. Dalam video yang viral, disebutkan OTT pemerasan itu berawal dari laporan masyarakat. Masyarakat yang mana? Bagaimana masyarakat bisa tahu akan ada tindak pidana pemerasan? Simpul-simpul inilah yang harus kita urai agar terang benderang,” tegas Rikha dalam pernyataan resminya.
Rehabilitasi atau Transaksional?
Rikha juga menyoroti klaim dari pihak pengacara YPP Alkholiqi mengenai aliran dana dari keluarga pecandu narkoba yang disebut sebagai biaya rehabilitasi. Ia mendesak agar rincian biaya dan durasi rehabilitasi dibuka ke publik demi menghindari kesan adanya “tempat transaksional” yang berlindung di balik Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Jangan hanya menjelaskan permukaannya saja. Jelaskan secara rinci. Jangan sampai tempat rehabilitasi hanya dijadikan kedok agar semuanya terlihat sesuai aturan, padahal ada praktik lain di dalamnya,” lanjutnya.
Tantangan Terbuka bagi Aktor Terkait
Secara berani, Advokat Rikha Permatasari melayangkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pusaran kasus ini. Tim Kuasa Hukum menuntut empat poin transparansi mutlak:
Badan Narkotika Nasional (BNN): Wajib menjelaskan dasar kerjasama dan pengawasan terhadap proses rehabilitasi di YPP Alkholiqi.
Polri: Harus membuka secara transparan mekanisme OTT tersebut guna membuktikan proses hukum yang bersih, objektif, dan bebas rekayasa.
Kesaksian Langsung: Menghadirkan pecandu beserta keluarganya untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Pengelola YPP Alkholiqi: Harus menerangkan secara prosedural pelaksanaan rehabilitasi beserta rincian biayanya secara jujur.
Hukum di Persimpangan Jalan
Rikha menilai kasus Amir bukan lagi sekadar perkara pidana biasa, melainkan ujian integritas bagi institusi penegak hukum di Indonesia. Ia memperingatkan bahwa diamnya institusi akan memperkuat keyakinan publik akan eksistensi mafia hukum.
“Jika institusi tidak segera menjawab secara terbuka, maka kecurigaan publik akan berubah menjadi keyakinan bahwa mafia hukum bukan sekadar isu, tetapi realitas. Ketika hukum dijalankan oleh sistem yang kotor, maka yang dihasilkan bukan keadilan, melainkan korban yang ‘sah’ secara prosedur namun dizalimi secara substansi,” pungkas Rikha dengan nada tegas.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan hukum di wilayah Mojokerto. Publik menanti, apakah kebenaran akan muncul atau justru terkubur di balik narasi-narasi prosedural. (Ach/Tim)












