Banner Iklan
Hukum

Dugaan Permintaan Uang untuk Proses “TAT” di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Oknum PH Jadi Sorotan

104
×

Dugaan Permintaan Uang untuk Proses “TAT” di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Oknum PH Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

SURABAYA, SuaraKeadilanNews.id – Dunia hukum di Kota Pahlawan kembali diguncang kabar tak sedap. Dugaan praktik “main mata” dan permintaan sejumlah uang dalam penanganan perkara narkotika mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada oknum Pendamping Hukum (PH) berinisial S dan V yang diduga mencatut proses Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai dalih untuk meraup keuntungan pribadi.

 

Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun tim redaksi di lapangan, oknum tersebut ditengarai meminta sejumlah dana kepada keluarga terduga pengguna narkotika yang perkaranya tengah ditangani oleh Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Modusnya, uang tersebut diklaim sebagai pelicin agar klien mendapatkan skema penanganan khusus sehingga proses hukum berjalan lebih kilat dan ringan.

 

Mirisnya, nilai nominal yang dipatok disebut-sebut sangat fantastis. Hal ini tentu menjadi beban berat bagi pihak keluarga yang saat ini tengah dirundung duka sekaligus tekanan finansial.

 

Keluarga Korban Angkat Bicara

Salah satu anggota keluarga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, membeberkan kronologi permintaan dana tersebut. Ia mengaku sempat dijanjikan angin surga oleh oknum PH tersebut.

 

“Kami diminta menyiapkan uang agar anak kami bisa diproses TAT. Katanya supaya urusannya lebih cepat dan lancar,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (20/02/2026).

 

Namun, janji tinggal janji. Hingga detik ini, proses yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Beruntung, pihak keluarga belum menyerahkan uang tersebut karena mencium gelagat yang tidak beres.

 

“Kami ingin semuanya jelas dan sesuai prosedur. Jangan sampai ada biaya di luar ketentuan yang justru mencederai hukum,” tambahnya dengan nada kecewa.

 

Kepala BNNK Surabaya: Asesmen Terpadu Itu GRATIS!

Menanggapi kabar miring yang mencoreng marwah institusi penegak hukum tersebut, Kepala BNNK Surabaya, Kombes Pol Heru Prasetyo, memberikan pernyataan tegas. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, ia menepis adanya biaya dalam proses TAT.

 

“Jawaban saya atas pertanyaan dimaksud adalah bahwa pelayanan asesmen terpadu TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN atau GRATIS,” tegas Kombes Pol Heru dengan lugas.

 

Lebih lanjut, Heru menjelaskan dua poin krusial agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik penipuan: Dalam penyelenggaraan asesmen terpadu, BNN TIDAK melibatkan pihak pengacara atau kuasa hukum manapun. Jika hal tersebut berkaitan dengan proses penyidikan di kepolisian, maka itu bukan lagi ranah tanggung jawab BNN. Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi siapa pun yang mencoba “menjual” nama instansi untuk kepentingan materiil.

 

Potensi Pelanggaran Kode Etik dan Pungli

Secara regulatif, proses TAT telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan dilindungi undang-undang. Tidak ada celah untuk negosiasi informal, apalagi transaksi uang di bawah tangan.

 

Jika dugaan permintaan dana ini terbukti benar, oknum PH berinisial S dan V tidak hanya mencoreng profesi advokat, namun juga berpotensi terjerat tindak pidana pemerasan atau pungutan liar (pungli). Hingga berita ini diturunkan, tim SuaraKeadilanNews.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada kedua oknum tersebut, namun yang bersangkutan masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi.

 

Desakan Transparansi di Wilayah Hukum Surabaya

Kasus ini menjadi alarm bagi aparat penegak hukum dan organisasi advokat di Surabaya. Masyarakat menuntut adanya pengawasan ketat agar keluarga tersangka narkotika yang berada dalam posisi rentan tidak terus-menerus menjadi “sapi perah” oleh oknum tidak bertanggung jawab.

 

Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak kepolisian maupun Dewan Kehormatan Advokat untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini secara objektif dan profesional. Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, klarifikasi dan pembuktian hukum tetap menjadi panglima dalam menuntaskan polemik ini. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *