Banner Iklan
Hukum

Dugaan Pungli Berkedok Renovasi di SMPN 1 Pakisaji Malang Resahkan Wali Murid: Tanpa Bukti Pembayaran hingga Intimidasi?

123
×

Dugaan Pungli Berkedok Renovasi di SMPN 1 Pakisaji Malang Resahkan Wali Murid: Tanpa Bukti Pembayaran hingga Intimidasi?

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id — Praktik dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah negeri kembali memicu keresahan publik. Kali ini, dugaan penarikan dana non-prosedural mencuat di SMP Negeri 1 Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejumlah wali murid mengeluhkan adanya kewajiban pembayaran rutin bulanan serta uang sumbangan yang dinilai janggal dan tidak transparan.

 

Kepada suarakeadilannews.id, salah satu wali murid kelas 7 mengaku bahwa ia diminta menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar dana sebesar Rp90.000 per bulan sejak proses daftar ulang. Selain itu, dikatakannya, pihak sekolah berdalih, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi gedung sekolah karena anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah dianggap tidak mencukupi.

 

Namun, yang memicu keheranan dan kekhawatiran para wali murid adalah ketiadaan kartu iuran maupun bukti pembayaran resmi (kwitansi) saat mereka melunasi kewajiban tersebut.

 

“Waktu daftar ulang, kami semua wali murid disuruh buat surat pernyataan sanggup membayar Rp90 ribu setiap bulannya untuk renovasi gedung. Tapi anehnya, waktu mau bayar tidak pernah ada kartu iuran atau kwitansi yang diberikan. Pembayaran hanya dititipkan lewat siswa. Kalau mau minta keringanan, harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan kelurahan,” ungkap salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya demi keamanan anak, Kamis (15/10/2026) petang.

 

Tak hanya persoalan transparansi keuangan, dugaan tindakan intimidasi oleh oknum pihak sekolah juga turut diungkapkan oleh wali murid lainnya. Ketika seorang wali murid mencoba memfoto buku pembayaran karena tidak pernah diberi kwitansi resmi, tindakan tersebut justru dilarang keras. Bahkan, oknum Humas sekolah diduga mendatangi tempat kerja wali murid tersebut.

 

“Setiap pembayaran uang komite maupun sumbangan awal masuk tidak pernah dikasih kwitansi. Waktu saya minta kwitansi tidak diberi, dan saat mau foto buku pembayaran dilarang. Bahkan saya sempat didatangi Humas ke tempat kerja. Anehnya lagi, setelah kejadian itu, peringkat kelas anak saya yang tadinya masuk 10 besar mendadak turun drastis di atas 20,” keluhnya.

 

Fenomena ini tentu mencederai semangat pendidikan gratis dan akuntabel di sekolah negeri. Sesuai dengan Regulasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, penggalangan dana oleh komite sekolah seharusnya bersifat sukarela, bukan pungutan wajib yang dipatok nominalnya, apalagi sampai disertai intervensi atau ancaman psikologis yang merugikan hak akademis siswa.

 

Wali murid mengimbau dan meminta aparat penegak hukum (APH) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk turun tangan menyelidiki dugaan praktik penyimpangan dan penarikan anggaran di SMPN 1 Pakisaji agar tidak semakin membebankan masyarakat.

 

Hingga berita ini ditayangkan, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/10/2026), Kepala Sekolah SMPN 1 Pakisaji, Musni Yuliastuti lebih memilih untuk bungkam enggan memberikan tanggapan maupun keterangan resmi, kendati pesan masuk terlihat centang dua.(Ach)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *