MALANG, SuaraKeadilanNews.id — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, diduga kuat menjadi ajang pungutan liar. Padahal, program yang dicanangkan pemerintah ini semestinya menjadi solusi bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nurcahyo, menyatakan akan segera melakukan pengecekan atas temuan tersebut. Ia berencana memanggil Kepala Desa Jenggolo untuk dimintai keterangan.
“Akan kami konfirmasikan ke kades terkait hal tersebut,” ujar Nurcahyo, mantan pejabat Inspektorat Kabupaten Malang melalui pesan singkat, Selasa (24/2/2026).
Namun, sikap berbeda ditunjukkan Camat Kepanjen, Eno Imam Safari S.Sos. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa Camat tidak mengambil langkah tegas atas dugaan pungutan biaya di luar ketentuan. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, sikap diam camat dapat dipandang sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi melanggar disiplin ASN sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga diminta membayar hingga Rp700.000 per bidang tanah agar dapat mengikuti program PTSL tahun anggaran 2024–2025. Padahal, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, biaya PTSL di wilayah Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp150.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan patok, materai, dan operasional.
Sejumlah warga mengaku pembayaran dilakukan tanpa bukti resmi. Bahkan, dokumen bukti bayar yang sempat diberikan ditarik kembali saat sertifikat dibagikan kepada sekitar 1.500 warga.
“Kalau memang transparan, mengapa bukti pembayaran harus ditarik kembali? Ini kan aneh,” kata seorang warga, Jumat (24/2/2026).
Hingga kini, Pemdes Jenggolo maupun Inspektorat Kabupaten Malang belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pungutan liar tersebut. (HR/Tim)
BERSAMBUNG…












