MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejatinya merupakan Program Strategis Nasional (PSN) untuk meringankan beban rakyat, kini justru diduga menjadi ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum tak bertanggung jawab di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Warga mengeluh lantaran ditarik biaya sebesar Rp700.000,- per bidang tanah. Angka ini dinilai sangat fantastis dan mencekik leher rakyat kecil, mengingat berdasarkan SKB 3 Menteri, biaya persiapan PTSL untuk wilayah Jawa dan Bali telah dipatok maksimal hanya sebesar Rp150.000,-.
Praktik Terorganisir dan Penarikan Kwitansi Misterius
Informasi yang dihimpun tim redaksi SuaraKeadilanNews.id, praktik dugaan pungli ini disinyalir dilakukan secara terorganisir oleh oknum Panitia PTSL dan Pemerintah Desa (Pemdes) Jenggolo. Tercatat, sebanyak kurang lebih 1.500 pemohon pada kuota tahun 2024-2025 telah menerima sertifikat, sementara untuk gelombang ketiga tahun 2026, terdapat tambahan sekitar 500 kuota yang kini masih dalam proses.
Kejanggalan semakin mencuat saat salah satu warga, yang meminta identitasnya dirahasiakan, membeberkan modus operandi panitia. Selain nominal yang tidak masuk akal, panitia diduga melakukan penarikan kembali bukti pembayaran (kwitansi) saat sertifikat dibagikan kepada warga.
“Saya ditarik Rp700.000,- per bidang tanpa diberi kwitansi. Ada warga lain yang diberi kwitansi, tapi saat sertifikat jadi, kwitansi itu wajib dikembalikan ke panitia. Ini ada apa? Kalau memang transparan, kenapa bukti bayar harus ditarik?” ungkap narasumber kepada media ini, Jumat (20/02/2026).
Ia juga menambahkan bahwa ada kesan pemaksaan dalam program ini. “Semua wajib bayar segitu. Kalau tidak bayar, ya tidak diikutkan program PTSL,” imbuhnya dengan nada kecewa.
Tabrak Aturan SKB 3 Menteri
Senada dengan hal tersebut, warga berinisial ML juga menyuarakan keberatannya. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, tarif Rp700 ribu dianggap sebagai pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas-jelas menabrak aturan negara.
“Padahal aturannya jelas cuma Rp150 ribu, tapi di Jenggolo kok bisa membengkak sampai hampir lima kali lipat? Kami rakyat kecil merasa diperas,” keluh ML saat ditemui di kediamannya, Sabtu (21/02/2026).
APH Diminta Segera Turun Tangan
Melihat fenomena ini, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Malang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Dugaan praktik lancung ini tidak boleh dibiarkan karena mencederai program nasional Presiden RI dan merugikan masyarakat luas.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Jenggolo, Sukadi, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu (21/02/2026), lebih memilih untuk bungkam. Meski pesan terlihat sudah terkirim dan terbaca (centang dua), yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait keluhan warganya.
Dugaan pungli ini menambah daftar panjang carut-marutnya pelaksanaan PTSL di tingkat desa yang membutuhkan ketegasan sanksi hukum agar memberikan efek jera bagi para oknum “mafia tanah” di tingkat bawah. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…












