MOJOKERTO, SuaraKeadilanNews.id – Proses hukum yang menjerat seorang wartawan bernama Muhammad Amir Asnawi kini memasuki babak baru di meja hijau. Sidang praperadilan yang menguji sah atau tidaknya prosedur penanganan perkara oleh kepolisian digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (22/4/2026).
Sidang kedua ini berlangsung di Ruang Sidang Tirta mulai pukul 09.50 WIB dengan agenda pembacaan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. Jalannya persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Yayu Mulyana.
Saling Bantah Argumentasi Hukum
Dalam persidangan tersebut, pihak termohon dari Polres Mojokerto hadir bersama tim kuasa hukum yang berjumlah sekitar 20 orang. Di hadapan hakim, kedua belah pihak saling adu argumentasi terkait legalitas proses hukum yang menjerat Amir.
Pihak pemohon dalam repliknya menyoroti adanya dugaan cacat prosedur sejak tahap awal penyelidikan hingga penetapan status hukum terhadap Amir. Namun, dalil tersebut langsung dibantah oleh pihak Polres Mojokerto melalui dupliknya.
Kepolisian menegaskan bahwa seluruh tindakan penyidik telah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memenuhi standar legalitas yang berlaku.
Menjaga Marwah Jurnalis
Usai persidangan, kuasa hukum pemohon, Rikha Permatasari, menegaskan bahwa langkah praperadilan ini diambil bukan sekadar membela klien, melainkan demi martabat profesi wartawan.
“Saya tetap tegak berdiri memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk menjaga marwah jurnalis,” ujar Rikha saat ditemui di PN Mojokerto, Rabu.
Rikha menambahkan, pihaknya telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi agenda krusial pada hari berikutnya. “Agenda besok, Kamis (23/4/2026), adalah pembuktian. Semua berkas sudah kami siapkan,” tuturnya.
Menguji Aspek Formal
Perkara ini menarik perhatian publik, khususnya kalangan jurnalis di Mojokerto. Kasus ini dipandang bersinggungan langsung dengan aspek kebebasan pers dan perlindungan profesi.
Sebagai informasi, sidang praperadilan ini tidak masuk ke dalam materi atau substansi perkara pidana yang dituduhkan kepada Amir. Sesuai ketentuan hukum, hakim hanya akan menguji aspek formal tindakan aparat penegak hukum, seperti:
Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
Prosedur penyitaan barang bukti.
Validitas penetapan tersangka.
Jika dalam tahap pembuktian nanti hakim menemukan adanya pelanggaran prosedur, maka status hukum pemohon bisa dinyatakan tidak sah demi hukum. Sebaliknya, jika prosedur dinilai sudah sesuai aturan, maka langkah kepolisian akan dinyatakan sah.
Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian pada Kamis besok diprediksi akan menjadi penentu arah putusan dari hakim tunggal terkait nasib hukum Muhammad Amir Asnawi. (*Ach/Tim)












