Banner Iklan
Hukum

Terjaring OTT Satreskrim Polres Lumajang, Terduga Pelaku Pungli Tumpak Sewu Dipulangkan: Ada Apa Dengan Penegakan Hukum?

221
×

Terjaring OTT Satreskrim Polres Lumajang, Terduga Pelaku Pungli Tumpak Sewu Dipulangkan: Ada Apa Dengan Penegakan Hukum?

Sebarkan artikel ini

LUMAJANG, SuaraKeadilanNews.id – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan kabar penangkapan empat orang terduga pelaku pemalakan karcis liar di kawasan Wisata Tumpak Sewu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Namun, publik dibuat bertanya-tanya setelah tersiar kabar bahwa para terduga pelaku tersebut kini sudah menghirup udara bebas.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Lumajang pada Senin (13/4/2026) tersebut awalnya mendapat apresiasi luas. Masyarakat dan pelaku wisata mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik premanisme yang merusak citra pariwisata daerah.

Diketahui, keempat terduga pelaku yang diamankan adalah MM, MYM, MT, dan J, yang merupakan warga Dusun Krajan, Desa Sidorenggo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Kejanggalan mulai muncul saat keempatnya dikabarkan telah dilepaskan pada Selasa (14/4/2026), hanya berselang sehari setelah penangkapan. Ada apa dan kenapa? Apa yang menjadi dasar hukum pelepasan tersebut?

Kepada awak media, Tholib Ciko, salah satu pengelola wisata air terjun Tumpak Sewu, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyayangkan pelepasan para terduga pelaku yang dinilai sangat cepat.

“Barang Bukti (BB) hasil penjualan karcis di loket sekitar 10 sampai 15 juta rupiah juga sudah diamankan polisi mas. Mereka menarik uang Rp20 ribu untuk wisatawan domestik dan Rp50 ribu untuk mancanegara. Padahal sudah ada kesepakatan, tidak boleh ada penarikan lain di area air terjun selain tiket masuk resmi,” ungkap Tholib saat ditemui pada Rabu (15/4/2026) malam.

Tholib berharap Satreskrim Polres Lumajang bertindak objektif dan transparan. Ia meminta ketegasan Kapolres Lumajang untuk memberantas segala bentuk pungli dan intimidasi di wilayah hukumnya.

Senada dengan itu, selaku praktisi hukum Cahyo, S.H., M.H., angkat bicara mengenai persoalan ini. Menurutnya, pungutan tersebut murni merupakan tindakan premanisme berkedok karcis karena melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“OTT itu langkah yang bagus, tapi kalau ujungnya dilepas tanpa kejelasan, sama saja negara kalah dengan preman. Apabila pungutan di bawah itu memang sudah disepakati tidak ada—tidak diperbolehkan memungut dan tidak ada izin resmi, patut diduga itu merupakan tindak pidana premanisme berkedok karcis. Kapolres Lumajang harus tegas, proses hukum ini harus berjalan sampai tuntas agar ada efek jera,” tegas Advokat Cahyo.

Menanggapi polemik tersebut, Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Suprapto, memberikan klarifikasinya. Ia membantah bahwa keempat terduga pelaku dibebaskan begitu saja. Menurutnya, mereka saat ini dikenakan wajib lapor.

“Untuk keempat orang yang kemarin diamankan bukan dibebaskan, akan tetapi menjalani wajib absen satu minggu dua kali, yaitu setiap hari Senin dan Kamis,” ujar Ipda Suprapto melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/4/2026) malam.

Ia juga menegaskan bahwa perkara ini belum dihentikan dan masih dalam tahap pendalaman oleh pihak kepolisian.

“Untuk permasalahan ini masih berproses dan masih dalam penyelidikan oleh Satreskrim Polres Lumajang,” pungkasnya singkat.

Di sisi lain, upaya konfirmasi yang dilakukan tim redaksi kepada Kasatreskrim Polres Lumajang, AKP Pras Adinata, belum membuahkan hasil. Meski pesan WhatsApp yang dikirimkan terlihat sudah terkirim (centang dua), yang bersangkutan enggan memberikan tanggapan maupun keterangan resmi hingga berita ini ditayangkan.

Publik kini menunggu sejauh mana komitmen Polres Lumajang dalam menuntaskan kasus dugaan pungli yang mencederai sektor pariwisata di Bumi Semeru tersebut. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *