Banner Iklan
Berita Daerah

Wali Murid Keluhkan Dugaan Pungli di SDN Sisir 1 Batu, Kadindik: Kami Akan Tindak Tegas!

172
×

Wali Murid Keluhkan Dugaan Pungli di SDN Sisir 1 Batu, Kadindik: Kami Akan Tindak Tegas!

Sebarkan artikel ini

BATU, SuaraKeadilanNews.id – Dunia pendidikan di Kota Batu kembali dicoreng dengan adanya keluhan wali murid terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang berkedok iuran paguyuban dan biaya lainnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sisir 1 Kota Batu.

 

Hal ini memicu reaksi keras dari Dinas Pendidikan setempat yang menekankan bahwa sekolah negeri seharusnya bebas biaya sesuai amanat undang-undang.

 

Keluhan Wali Murid: “Sekolah Negeri Katanya Gratis?”

Seorang wali murid berinisial AS mengungkapkan kegelisahannya kepada awak media, Minggu (17/5/2026). Ia mengaku sangat terbebani dengan rentetan biaya yang harus dibayarkan, mulai dari iuran bulanan paguyuban sebesar Rp 20.000, pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) senilai Rp 41.000 per semester, hingga biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mencapai Rp 750.000.

 

“Jujur, saya sangat keberatan. Pendapatan saya hanya dari mengojek, itu pun tidak menentu. Setahu saya sekolah negeri itu gratis, tapi kenyataannya kami terus diminta membayar tanpa ada penjelasan rinci peruntukkannya untuk apa,” keluh AS dengan nada kecewa saat dikonfirmasi, Minggu (17/5/2026).

 

Ia pun mempertanyakan apakah praktik ini sudah diketahui oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Batu. Menurutnya, transparansi adalah hal mutlak yang harus dilakukan pihak sekolah agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

 

Kadindik Kota Batu Pasang Badan: Akan Beri Sanksi Tegas!

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Ir. Alfi Nurhidayat, S.T., M.T., Ph.D, angkat bicara. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa pihak sekolah dilarang keras melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang memberatkan wali murid.

 

“Sekolah Dasar Negeri sudah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah melalui dana BOS maupun dana penunjang sarana prasarana lainnya. Tidak ada alasan untuk menarik pungutan liar,” tegas Alfi.

 

Alfi menambahkan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum dan administratif sesuai aturan yang berlaku.

 

“Jika terbukti, kami akan tindak tegas dan beri sanksi. Hal ini jelas melanggar Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan, serta Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah,” pungkasnya.

 

Sorotan Hukum: Pungutan vs Sumbangan

Berdasarkan aturan yang berlaku, terdapat garis tegas antara pungutan yang bersifat memaksa dan sumbangan yang bersifat sukarela:

Larangan Jual Beli LKS: Merujuk aturan pemerintah, sekolah negeri dilarang mewajibkan siswa membeli LKS karena buku teks utama sudah disediakan secara gratis oleh negara.

Transparansi Komite: Sesuai Permendikbud 75/2016, iuran apa pun harus melalui rapat komite yang transparan, tidak mengikat, dan tidak boleh memaksakan nominal kepada wali murid yang tidak mampu.

Sanksi Maladministrasi: Ombudsman RI menegaskan bahwa pungutan untuk kegiatan di luar KBM yang bersifat memaksa adalah bentuk maladministrasi.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah SDN Sisir 1 Kota Batu, Dewi lebih memilih untuk bungkam enggan memberikan tanggapan maupun jawaban resmi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh tim redaksi mengenai dugaan praktik pungutan dan jual beli LKS tersebut.

 

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kota Batu segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan penertiban demi tegaknya keadilan di sektor pendidikan. (Ach/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *