MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Komitmen Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kembali tercoreng oleh ulah oknum anggotanya. Seorang oknum anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Bululawang berinisial H alias AS, terpaksa harus berurusan dengan Unit Pengamanan Internal (Paminal) Kepolisian Resor (Polres) Malang.
Oknum tersebut diduga kuat telah menahan uang sebesar Rp 50.000.000 milik seorang warga bernama Maulana Yasa selama lebih dari satu tahun tanpa kejelasan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim redaksi Suara Keadilan News, proses hukum demi mencari keadilan ini telah berjalan di Mapolres Malang sejak Kamis hingga Jumat pekan ini. Pihak Paminal telah memeriksa pelapor beserta saksi-saksi, termasuk ibu kandung dari Maulana Yasa yang turut dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas kezaliman yang mereka alami.
Setahun Hanya Diberi Janji Palsu, Kondisi Keluarga Korban Memprihatinkan
Mirisnya, dugaan penahanan dana ini sudah berlarut-larut selama satu tahun terakhir. Selama itu pula, oknum H disinyalir hanya mengumbar janji-janji manis demi meredam tuntutan korban. Bahkan, oknum tersebut sempat menawarkan jaminan berupa peminjaman satu unit mobil. Namun, hingga kasus ini mencuat ke publik, janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka.
Dampak dari tindakan tidak terpuji oknum ini sangat memukul psikologis dan ekonomi keluarga korban. Kepada awak media, Maulana Yasa mengungkapkan jeritan hatinya sebagai rakyat kecil yang tak berdaya.
“Kami rakyat kecil sangat membutuhkan uang itu untuk kehidupan dan pengobatan,” tutur Maulana dengan nada lirih.
Akibat beban pikiran yang berlarut-larut memikirkan haknya yang tak kunjung kembali, kondisi kesehatan ayah kandung Maulana dikabarkan sempat drop dan terus menurun.
Di Depan Pemeriksa Paminal, Oknum Polisi Masih Nekat “Menawar” Hak Korban
Ironi dan di luar nalar sehat, tindakan tidak kooperatif kembali dipertontonkan oleh oknum H. Dalam proses mediasi yang digelar di hadapan petugas Paminal Polres Malang, oknum H diduga masih mencoba melakukan manuver dengan menawar nominal pengembalian dana. Ia menyatakan hanya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp 40.000.000 dari total kewajiban Rp 50.000.000 yang seharusnya dikembalikan utuh.
Tidak hanya meminta pemotongan hak korban secara sepihak, oknum tersebut juga kembali mengulur waktu dengan meminta tenggat tambahan selama dua minggu ke depan untuk mencairkan dana. Sikap ini dinilai oleh pihak korban sebagai bentuk ketidakseriusan dan pelecehan terhadap proses penyelesaian masalah.
Korban Layangkan Ultimatum: Kembalikan Utuh atau Tarik ke Polda Jatim!
Melihat gelagat yang tidak murni dari oknum tersebut, pihak korban yang didampingi oleh sejumlah elemen masyarakat akhirnya mengambil sikap tegas. Mereka melayangkan ultimatum terakhir hingga hari Senin mendatang agar uang sebesar Rp 50.000.000 tersebut dikembalikan secara utuh tanpa potongan sepeser pun.
Pihak korban menegaskan, jika sampai batas waktu yang ditentukan oknum H tetap bersikeras mengabaikan kewajibannya, maka kasus ini akan diseret ke ranah hukum yang lebih tinggi.
“Apabila tuntutan ini diabaikan, kami akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Bidang Propam Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim),” tegas pihak korban dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi.
Langkah ini diambil demi tegaknya keadilan. Selain sanksi kode etik profesi Polri yang dipastikan akan menjeratnya, oknum H juga terancam dilaporkan atas dugaan tindak pidana murni, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi Suara Keadilan News terus memantau perkembangan kasus ini dan berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari pejabat berwenang di Polres Malang terkait tindakan tegas yang akan dijatuhkan kepada oknum anggotanya tersebut demi menjaga marwah institusi Bhayangkara. (Ach/Tim)
BERSAMBUNG…












